KKP Kerahkan 3.888 Penyuluh Perikanan Kawal Program Prioritas Nasional

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi mengerahkan sebanyak 3.888 penyuluh kelautan dan perikanan yang tersebar di 37 provinsi serta 484 kabupaten/kota.

Pengerahan tenaga penyuluh ini bertujuan untuk mengawal implementasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) secara utuh, mulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat, aktivitas usaha, penguatan kelembagaan, hingga menjamin keberlanjutan hasil program di lapangan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan  efektivitas program pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya bertumpu pada ketersediaan anggaran dan infrastruktur fisik saja. Menurutnya, faktor sumber daya manusia (SDM) yang mendampingi proses tersebut memegang peran krusial agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.

“Keberhasilan program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan anggaran, tetapi oleh SDM yang mengawal program sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Menteri Trenggono dalam keterangan resminya di Jakarta.

Dari total ribuan tenaga penyuluh yang dikerahkan, penugasannya dibagi secara spesifik berdasarkan wilayah dan kompetensi masing-masing. Sebanyak 1.260 penyuluh ditugaskan khusus untuk mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), 1.115 penyuluh mendampingi sektor Budi Daya Tematik, serta 179 penyuluh lainnya mengawal program swasembada garam nasional, tanpa mengabaikan tugas pokok penyuluhan harian.

“Kita ingin nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan tidak hanya menerima program, tetapi mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan,” tambah Menteri Trenggono.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menjelaskan pihaknya telah merancang sistem pemantauan khusus berupa dashboard pendampingan PKPN. Sistem ini berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh laporan dari lapangan secara transparan, mulai dari titik lokasi, aktivitas riil, kendala yang dihadapi, langkah tindak lanjut, hingga hasil akhir dari proses pendampingan.

“Yang ingin kita lihat bukan hanya siapa yang hadir, tetapi apa yang dikerjakan, masalah apa yang ditemukan, dan bagaimana masalah itu diselesaikan. Itu yang harus menjadi kinerja,” ungkap Nyoman Radiarta.

Dalam praktiknya di lapangan, pengawalan pada program Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan pada optimalisasi infrastruktur, penguatan kapasitas nelayan dan kelembagaan, serta penataan rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir.

Adapun pada program budi daya dan swasembada garam, para penyuluh diarahkan untuk menggenjot produktivitas, mengelola efisiensi usaha, serta memperluas akses pasar dengan tetap memegang prinsip satu data, satu peta, dan satu penugasan.***