Pemprov Bali Borong Tiga Penghargaan Anti Kecurangan JKN 2026 di Ajang INAHAFF

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan bahwa pengendalian kecurangan telah dijalankan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, serta perluasan kolaborasi lintas sektor

20 November 2026, 07:17 WIB

Jakarta -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mencatatkan prestasi gemilang dengan memborong tiga penghargaan anti kecurangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam gelaran 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (18/11/2026).

Keberhasilan tersebut menegaskan komitmen kuat jajaran Pemprov Bali dalam mengawal integritas dan tata kelola layanan kesehatan di daerah.

Provinsi Bali berhasil menyabet posisi Terbaik 1 pada kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik, serta meraih Terbaik 1 untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik.

Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si., juga dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan pada kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik bersama Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC, dan Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

Di tingkat kabupaten dan kota, penghargaan Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik diraih oleh Kabupaten Purbalingga sebagai Terbaik 1, diikuti Kota Medan di posisi Terbaik 2, dan Kabupaten Banyumas di posisi Terbaik 3.

Sementara itu, pada kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik, posisi Terbaik 1 ditempati Kabupaten Kotawaringin Barat, disusul Kabupaten Karawang sebagai Terbaik 2, dan Kabupaten Sukabumi sebagai Terbaik 3. Untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik, setelah Provinsi Bali di peringkat pertama, posisi Terbaik 2 diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Terbaik 3 diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan pengendalian kecurangan telah dijalankan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, serta perluasan kolaborasi lintas sektor.

BPJS Kesehatan juga membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang, menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan, dan mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator bersertifikat BNSP.

Kata Prihati Pujowaskito, praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan publik.

Ia mencatat bahwa per 1 November 2026, Program JKN telah melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia, sehingga skala kepesertaan yang luas menuntut tata kelola yang semakin kuat.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan mendorong transformasi dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare yang berorientasi pada hasil klinis terbaik dan efisiensi biaya, sekaligus mendukung pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor, pengembangan kompetensi, serta pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menambahkan, dinamika risiko dan kompleksitas pelayanan menuntut sistem pencegahan kecurangan yang adaptif dan melibatkan banyak pihak.

Ditekankan,  perlunya sinergi antara regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, dan masyarakat sipil untuk membangun tembok pencegahan yang kokoh agar pelanggar menghadapi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dukungan penguatan ekosistem anti kecurangan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar.

Disampaikan Abdul Muhaimin Iskandar, ketahanan sistem JKN harus terus dijaga agar tangguh, produktif, dan efektif sehingga masyarakat tidak menanggung risiko kesehatan sendirian dan sistem tidak dimanfaatkan oleh pihak yang melakukan kecurangan.

Pihaknya juga mendorong peningkatan level pengaturan regulasi di atas tingkat peraturan menteri, penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, serta perlindungan bagi para pelapor demi menjaga keberlangsungan Program JKN.***

Berita Lainnya

Terkini