KKP Pastikan Dukungan Pembiayaan bagi Pengembangan UMKM Hingga Naik Kelas

Jakarta– Dukungan pembiayaan menjadi kunci bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa berkembang dan naik kelas sebagaimana diperjuangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti menegaskan, sosialisasi dan edukasi menjadi poin penting yang harus terus dilakukan agar UMKM bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.

“Kita memahami bahwa pembiayaan ataupun permodalan adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan bagi UMKM untuk bisa berkembang,” kata Artati Widiarti dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3/2022).

KKP-Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 130 Ribu BBL di Perairan Sungai Musi

KKP memiliki roadmap yang jelas dalam rangka edukasi pelaku usaha perikanan agar mereka dekat dengan bantuan permodalan.

Mulai pembentukan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP), hingga bimbingan teknis (Bimtek) di lapangan yang menyasar langsung para pelaku UMKM.

Dicontohkan Artati Widiarti kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tengah pekan lalu. Ditjen PDSPKP mengerahkan Direktur Usaha dan Investasi, Catur Sarwanto serta perwakilan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)

Dukung Sertifikasi Ekolabel, KKP Siapkan Strategi Pemanfaatan Kakap dan Kerapu

Demikian juga, Badan Layanan Usaha Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) untuk terjun langsung melakukan pemberdayaan UMKM melalui edukasi dan sosialisasi.

Materi disampaikan meliputi skema-skema pembiayaan yang dapat diakses dan kisah sukses pelaku usaha yang memanfaatkan permodalan tersebut.

“Kita ingin menularkan semangat dari UMKM yang telah sukses ke yang lain dan juga menunjukkan bahwa peluang meraih sukses sangat terbuka bagi siapa saja,” tutur Artati Widiarti

KKP Setop Operasi Kapal Penambang Pasir Timah di Perairan Bangka

Pihaknya memastikan pemerintah memiliki sejumlah program yang sangat berpihak kepada UMKM. Program tersebut di antaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi) dan Dana Bergulir LPMUKP.

Diharapkan melalui Bimtek, menjadi titik awal untuk membangun ekosistem pembiayaan yang terintegrasi antara pelaku usaha kelautan dan perikanan, lembaga keuangan, serta mitra usaha seperti penyedia bahan baku, dan pemasar agar menjadi motor penggerak ekonomi di daerah.

Tentu harapannya, upaya perbankan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaannya, baik di wilayah Cianjur khususnya maupun Provinsi Jawa Barat pada umumnya,” ujar Artati.

KKP Dorong Penggunaan Kemasan dan Sedotan Rumput Laut di Bali

Direktur Usaha dan Investasi, Catur Sarwanto memaparkan realisasi KUR di Kabupaten Cianjur di tahun 2021 mencapai Rp39,05 miliar. Jumlah ini 4,99% dari total realisasi KUR untuk Provinsi Jawa Barat yang disalurkan kepada 1.004 pelaku usaha di bidang perdagangan dan budidaya air tawar.

Dengan Bimtek, pihaknya mengajak pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi dalam peningkatan penyerapan program pembiayaan pemerintah.

“Kita ingin mengajak Pemda untuk turut berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas UMKM di wilayahnya sekaligus memastikan UMKM bisa mengakses pembiayaan,” katanya.

KKP Tetapkan Perairan Pangandaran dan Pasaman Barat sebagai Kawasan Konservasi

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong agar penyaluran KUR bisa lebih dioptimalkan sekaligus memastikan agar penyalurannya tepat sasaran. ***