KSP: Perpecahan di Masyarakat Tak Perlu Terjadi Karena Beda Pilihan Politik

Menjelang Pemilu 2024, menyebutkan, demokrasi Indonesia harus naik kelas dengan tidak melupakan penegakkan HAM secara holistik.

Karena itu, membicarakan HAM, kita tidak bisa lepaskan dari diskursus demokrasi.

Mengingat bahwa demokrasi, supremasi hukum, pembangunan dan penghormatan terhadap HAM bersifat saling bergantung dan saling memperkuat,” tandas Jaleswari Pramodhawani.

KSP : Penyelesaian Konflik Palestina Israel Harus Patuhi Konvensi PBB

Sementara terkait pemenuhan hak untuk para disabilitas dalam pemilu, Jaleswari menyebut masih terdapat isu yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, yaitu persoalan fasilitasi hak pilih.

Terlebih dengan adanya data pemilih dari penyandang disabilitas yang mencapai 1,1 juta orang.

Dijelaskan, aturan mengenai penyediaan aksesibilitas sudah lengkap, namun implementasinya masih banyak TPS yang belum aksesibel seperti tidak tersedianya surat suara braille bagi pemilih disabilitas netra.

Raih Pendanaan Rp 1,86Triliun, Sinergi BUMN Farmasi Siap Ekspansi Bisnis Kembangkan Industri Healthcare

Selain itu, pemenuhan HAM dalam pemilu juga harus menjamin keselamatan penyelenggaraan pemilu, baik itu untuk pemilih hingga aparat yang bertugas selama Pemilu.

Terdapat catatan kelam dari penyelenggaraan Pemilu 2019, yaitu adanya ribuan penyelenggara dan pengawas Pemilu serta personel TNI/Polri yang gugur akibat kelelahan dan berbagai sebab lainnya.

Ditambah adanya fenomena kampanye ujaran kebencian yang juga mengakibatkan polarisasi hingga perpecahan di kalangan masyarakat.

Play ‘N’ Learn Hadir di Bali, Padukan Program Bermain dan Belajar Eksploratif Anak

Jaleswari Pramodhawani menegaskan penegakkan HAM dengan pemilu berkaitan secara holistik.

Meski masih perlu banyak ruang perbaikan, pengalaman penyelenggaraan Pemilu secara serentak pertama di tahun 2019 dan Pilkada pertama di masa pandemi sudah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modalitas yang cukup baik. ***