LPS dan OJK Perkuat Sinergi Pertukaran Data Jelang Implementasi Program Penjaminan Polis Asuransi

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, menegaskan sinergi dengan OJK sebagai otoritas pengawas industri perasuransian merupakan kunci utama dalam mempersiapkan operasional program tersebut.

17 November 2026, 15:33 WIB

Badung – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi.

Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk mengatur alur pertukaran data guna mendukung kesiapan dan pelaksanaan penjaminan polis di Indonesia.

Penandatanganan Juklak tersebut dilakukan langsung oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan kelembagaan LPS dalam menjalankan mandat baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK).

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, menegaskan sinergi dengan OJK sebagai otoritas pengawas industri perasuransian merupakan kunci utama dalam mempersiapkan operasional program tersebut.

Ia menyoroti bahwa validitas dan kecepatan akses data menjadi tantangan sekaligus prasyarat mutlak agar program dapat berjalan efektif.

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan Program Penjaminan Polis adalah ketersediaan data, khususnya data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

“Ketersediaan data tersebut merupakan prasyarat penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan penjaminan polis maupun resolusi perusahaan asuransi,” ujar Ferdinan dalam keterangan resminya usai penandatanganan.

Melalui Juklak ini, LPS dan OJK menyepakati tata kelola koordinasi yang lebih terstruktur, meliputi penunjukan focal point dan liaison officer di masing-masing lembaga, standar prosedur penyampaian permintaan data, hingga pengaturan batas waktu pemenuhan informasi sesuai tingkat urgensi.

Ferdinan menjelaskan ruang lingkup data yang dipertukarkan mencakup seluruh siklus pengawasan dan penanganan perusahaan asuransi.

Data tersebut meliputi profil dan kondisi keuangan perusahaan, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), hingga informasi hasil pengawasan dari OJK.

“Pertukaran data ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari persiapan kepesertaan perusahaan asuransi dalam program penjaminan polis, pemantauan kondisi rutin, penanganan perusahaan dalam status penyehatan, proses resolusi perusahaan asuransi bermasalah, hingga perusahaan yang dicabut izin usahanya dan masuk tahap likuidasi,” jelas Ferdinan.

Selain itu, Juklak ini mengatur mekanisme respons cepat dalam kondisi krisis. Apabila terdapat perusahaan asuransi konvensional maupun syariah yang berstatus dalam penyehatan atau resolusi, pertukaran data kedua lembaga akan dimanfaatkan untuk mempercepat analisis kondisi perusahaan, pelaksanaan uji tuntas (due diligence), serta penjajakan calon investor atau perusahaan penerima pengalihan portofolio.

Terkait kesiapan internal LPS, Ferdinan memaparkan bahwa pihaknya terus mematangkan empat pilar utama, yakni penyusunan regulasi turunan, penguatan kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan sistem informasi dan teknologi (IT). Fokus persiapan saat ini diarahkan pada mekanisme pendaftaran kepesertaan, tata cara pembayaran klaim penjaminan, dan skema resolusi.

Menjawab kekhawatiran mengenai kerahasiaan data industri dan privasi nasabah, Ferdinan memastikan bahwa seluruh proses pertukaran informasi dilakukan secara ketat sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Pertukaran data dilakukan sesuai kewenangan dan mekanisme yang disepakati dalam Juklak dengan tetap mengacu pada ketentuan kerahasiaan informasi. LPS juga memiliki tata kelola sistem keamanan IT yang teruji, didukung pengalaman panjang kami dalam mengelola data sensitif pada program penjaminan simpanan perbankan,” tegasnya.

Dengan berlakunya Juklak ini, LPS dan OJK menargetkan alur pertukaran informasi dapat berjalan sistematis sehingga proses resolusi perusahaan asuransi bermasalah di masa mendatang dapat dilakukan secara optimal.

Pada akhirnya, kesiapan infrastruktur data ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan perlindungan bagi pemegang polis dan tertanggung, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional. ***

Berita Lainnya

Terkini