Jaga Pasokan Energi, Pemerintah Genjot Infrastruktur dan Diversifikasi BBM

Yogyakarta – Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Pemerintah Indonesia melalui Dewan Energi Nasional (DEN) tengah tancap gas memperkuat ketahanan energi nasional.

Fokus utamanya saat ini adalah memetakan infrastruktur untuk menjalankan mandat Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menjelaskan  CPE adalah cadangan “darurat” yang hanya akan digunakan jika negara dalam kondisi kritis.

Sesuai Peraturan Presiden, target kapasitas simpan untuk minyak mentah, LPG, hingga BBM setara dengan 30 hari kebutuhan impor harian Indonesia.

Namun, membangun tangki raksasa tentu butuh biaya besar. Sebagai solusinya, pemerintah akan “menyulap” tangki-tangki milik kontraktor minyak (K3S) yang sudah tidak terpakai (idle) namun masih bisa diperbaiki.

“Kalau ditotal, potensi kapasitasnya bisa mencapai 9 juta barel,” ujar Satya di GIK UGM, Jumat (12/6).

Satya juga meluruskan kesalahpahaman publik terkait cadangan energi.

Selama ini, angka ketahanan energi 19–20 hari yang sering disebut-sebut hanyalah Cadangan Operasional milik badan usaha seperti Pertamina, bukan Cadangan Penyangga Energi.

Ke depannya, Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menargetkan peningkatan kapasitas cadangan operasional hingga 30 hari melalui pembangunan infrastruktur baru di Sumatera.

Pemerintah juga bergerak proaktif melakukan mitigasi sebelum krisis terjadi.

Presiden telah melakukan lobi internasional, termasuk rencana mendatangkan sekitar 150 juta barel minyak dari Rusia untuk mempertebal cadangan operasional di tengah terhambatnya pasokan dari Timur Tengah.

Kabar baiknya, Indonesia punya rencana besar untuk mengakhiri ketergantungan impor solar.

Lewat program transisi energi ke B40 hingga B50, penggunaan bahan bakar berbasis biomassa domestik diproyeksikan bakal menekan impor solar hingga ke titik nol.

Dengan substitusi ini, kebutuhan solar nasional nantinya akan sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri.***