Memburuknya Kualitas Udara Akibat Karhutla, DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Kesehatan

Jakarta — Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak. Pemerintah pusat maupun daerah didesak untuk tidak tinggal diam dan segera memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan sebelum terjadi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tengah masyarakat.

​Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menegaskan bahwa ancaman kabut asap tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, negara harus hadir memberikan perlindungan nyata sejak dini, bukan baru bertindak saat fasilitas kesehatan mulai dipenuhi oleh pasien.

​”Jangan tunggu korban berjatuhan baru pemerintah bergerak. Ketika titik panas meningkat dan asap mulai menyebar, negara harus hadir sekarang,” ujar Vita Ervina dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (16/10/2026).

​Berdasarkan data pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 11 Oktober 2026, ratusan titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terdeteksi di berbagai daerah.

Wilayah yang mencatatkan titik panas tertinggi di antaranya adalah Sumatera Selatan dengan 234 titik dan Kalimantan Tengah sebanyak 213 titik. Sebaran asap dari kebakaran tersebut dilaporkan mulai meluas hingga mengancam kawasan permukiman warga.

​Menanggapi kondisi yang kian mengkhawatirkan ini, Vita meminta seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga Rumah Sakit di daerah rawan karhutla, untuk segera memetakan kebutuhan medis secara cepat dan akurat.

Ketersediaan obat-obatan, pasokan oksigen, kesiapan tenaga medis, ruang pelayanan, hingga sistem rujukan harus dipastikan benar-benar siap menghadapi potensi lonjakan pasien.

​”Pemerintah harus lebih cepat daripada asap. Jangan sampai asap sudah masuk ke rumah warga, sementara respons pemerintah masih tertinggal,” tegas Legislator Senayan tersebut.

​Politisi ini juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan ekstra bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan penyakit penyerta (komorbid). Ia mendesak pemerintah untuk aktif dan transparan menyebarkan informasi terkini mengenai kualitas udara, panduan pembatasan aktivitas luar ruangan, edukasi penggunaan masker yang benar, hingga pemahaman terkait tanda-tanda bahaya kesehatan.

​Selain itu, Vita mendorong pentingnya integrasi data antara titik panas, kualitas udara, arah angin, serta jumlah kasus gangguan pernapasan untuk dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif dan responsif.

​”Data jangan berhenti di dashboard. Data harus menjadi keputusan dan tindakan. Kalau risikonya sudah terlihat, intervensi kesehatan harus dilakukan sebelum terjadi lonjakan kasus,” jelas alumni MM UGM tersebut.

​Meskipun fenomena karhutla kerap berulang setiap tahunnya, Vita menekankan bahwa hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk memaklumi kelambatan respons dari pihak berwenang. Menurutnya, langkah pencegahan, pembasahan lahan, hingga koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat secara berkesinambungan.

Kegagalan atau keterlambatan respons negara tidak boleh dinormalisasi karena masyarakat berhak mendapatkan udara bersih dan jaminan perlindungan kesehatan.

​”Ketika asap sudah masuk ke rumah-rumah dan mengganggu pernapasan masyarakat, persoalannya bukan lagi semata-mata masalah lingkungan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan publik, dan negara tidak boleh terlambat hadir,” pungkasnya.***