 |
| Derita mereka tidak berhenti sampai di situ. sebab selama di pengungsian hingga sekarang (sebulan), Pemkab Buleleng hanya sekali memberi bantuan 5 kilogram beras, mie instan, dan minyak. |
Kabarnusa.com- Kondisi 22 KK nelayan Astiti Amerta di pemukiman tepi Danau Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Buleleng yang rumahnya dibumihanguskan lebih memprihatinkan ketimbang pengungsi Rohingnya., Mynamar
Saat mengadukan nasibnya kepada DPRD Bali, Rabu 27 Mei 2015, warga yang kini sudah sebulan lebih mengungsi, belum mendapatkan kejelasan masa depannya.
I Putu Suryadi, salah satu warga yang rumahnya dibakar, mengungkapkan mereka menjadi korban kezaliman penguasa (pemerintah kabupaten Buleleng).
Dia menyebut, aksi pembakaran rumah tempat tinggal yang didiami puluhan tahun itu, digambarkannya seperti aksi peledakan bom oleh teroris.
“Rumah kami dibumihanguskan, tanpa sisa,” katanya didampingi Pembina Lembaga Kajian Ista Dewata (LKID) Provinsi Bali Dewa Ayu Sri Wigunawati. .
Dari tayangan video berdurari 10 menit yang mereka tunjukkan di hadapan dewan, tampak pemukiman mereka hancur lebur, dibumihanguskan.
Rumah, tempat ibadah, dan aset-aset publik milik warga dibakar semuanya. Suasananya tampak mencekam.
Dia menyebut aksi anarkis bumi hangus itu dilakukan sejumlah orang berpakaian adat madya dan pecalang.
“Rumah kami dibumihanguskan ala teroris. Hewan dan ternak dibunuh,” tuturnya.
Derita mereka tidak berhenti sampai di situ. sebab selama di pengungsian hingga sekarang (sebulan), Pemkab Buleleng hanya sekali memberi bantuan 5 kilogram beras, mie instan, dan minyak.
Dia lantas membandingkan nasib mereka dengan pengungsi Rohingnya dari Myanmar yang mendapat perlakuan lebih layak dari berbagai negara.
Kesedihan kian dirasakan, karena pemerintah tidak memperhatikan nasib mereka. Mereka menderita di tanah kelahiran sendiri, Bali, yang digembargemborkan sebagai Pulau surga.
Usai mendengarkan aduan itu, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry tak mampu memendam kegeramannya kepada bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana atas terjadinya peristiwa yang tak manusiawi terhadap 22 KK tersebut.
Kata dia, Pemkab Buleleng seharusnya bisa mengupayakan cara-cara yang baik dengan melakukan perencanaan yang matang sebelum merelokasikan nelayan tersebut.
“Tindakan sewenang-wenang dan membiarkan ketidakadilan terhadap rakyatnya sendiri seharusnya tidak perlu terjadi,” imbuhnya. (kto)
