Ngotot Hadiri Pesamuhan Sabha Pandita PHDI, Ini Alasan Sabha Walaka

8 April 2016, 08:20 WIB
sabha%2Bwalaka%2Bpdhi
(dok/kabarnusa)

Kabarnusa.com – Sabha Walaka akan menghadiri Pasamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat pada 9 April yang membahas isu penting terkait Kawasan Suci Teluk Benoa.

Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Putu Wirata Dwikora menyatakan, kehadirannya  nanti di Pesamuhan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan AD-ART Parisada.

Disebutkan, dalam pasal 15 ayat 1 jelas tercantum, bahwa pertama Fungsi Sabha Walaka adalah mendampingi Sabha Pandita dan memberi pertimbangan kepada Pengurus Harian.

“Karenanya, Sabha Walaka wajib ikut dan menjelaskan di forum Pasamuhan Sabha Pandita,” kata Wirata dalam keterangan tertulisnya diterima Kabarnusa.com Jumat (8/4/2016).

Wirata menilai, tidak tepat. kalau Pasamuhan Sabha Pandita disterilkan dari kehadiran Sabha Walaka.

Seakan-akan Sabha Walaka itu masalah dan melanggar AD-ART kalau berada di ruang Pasamuhan Sabha Pandita.

Kehadirannya, tak lain mendampingi dan tentunya untuk menjelaskan apa yang dikerjakan sesuai tugasnya.

“Hanya saja, ketika mengambil keputusan sepenuhnya Sabha Pandita yang berwenang,’’ tegas Wirata.

Terhadap upaya mempengaruhi Sabha Pandita, seakan-akan Sabha Walaka menyalahi AD-ART karena melibatkan narasumber dalam proses Pasamuhan, Wirata merujuk pada kelaziman lembaga-lembaga Negara dalammengambil keputusan.

Dicontohkan, DPR RI, DPD RI, DPRD di ProvinsiseretaKabupaten/kota maupun Pemerintah, selalu punya Tim Ahli, sebagaiPenasihat.

Tim Ahlimasih bisa mengundang narasumber lebih ahli lagi untuk memberikan pertimbangan untuk masalah-masalah tertentu.

Begitu pula Sabha Walaka dan Sabha Pandita, tidak salah kalau mengundang narasumber ahli yang menguasai bidangtertentu.

Lain pula, imbuh Wirata, jika dirujuk di Anggaran Dasar Parisada, ada pasal 14 yang bisa jadi rujukan dalam pengambilankeputusan.

Wirata menyebutkan, dalam melaksanakan wewenangnya, Sabha Pandita senantiasa menggunakan Agama Pramana, Anumana Pramana dan Pratyaksa Pramana serta berpegang teguh kepada sumber hukum Hindu.

Sumber hukum HIndu itu meliputi Sruti (Veda), Smerti (Dharmasastra), Sila (suri tauladan orang suci), Acara (tradisi yang baik) dan Atmanastusti (kesepahaman dan keheningan hati).

‘’Narasumber yang menguasai bidang tertentu yang sangat dibutuhkan oleh Parisada sebelum mengambil Keputusan, apakah bukannya justru dianjurkan dan diwajibkan dalam pasal 14 Anggaran Dasa,’’ imbuhnya. (rhm)

Artikel Lainnya

Terkini