Pengendalian Tembakau Tak Picu Pengangguran Massal, Perdagangan Gelap Justru Dipicu Lemahnya Tata Kelola

Badung -Kekhawatiran bahwa kebijakan pengendalian tembakau dan kenaikan cukai rokok akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta lonjakan perdagangan rokok ilegal dinilai tidak berdasar.

Secara makro, penurunan konsumsi tembakau justru menggeser belanja masyarakat ke sektor lain yang menciptakan lapangan kerja baru.

Pandangan tersebut disampaikan oleh peneliti dari Economics For Health, Kevin Helding, PhD, saat memaparkan materinya dalam forum Asia Pacific Tobacco Control Leadership Program di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis (12/11/2026).

Kevin menjelaskan, meskipun penurunan konsumsi rokok berpotensi mengurangi tenaga kerja di sektor tembakau, uang yang tidak dibelanjakan untuk rokok tetap berputar di dalam sistem perekonomian.

Lanjut dia, masyarakat cenderung mengalihkan anggaran tersebut untuk membeli produk atau jasa lain.  

“Bukti empiris di berbagai negara seperti Argentina, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan bersih lapangan kerja di sektor lain yang mengompensasi penurunan di industri tembakau,” ujar Kevin.  

Hal serupa juga terlihat pada penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di sektor perhotelan, restoran, dan kafe, serta pada toko ritel. Dalam jangka panjang, jumlah pengunjung non-perokok jauh lebih banyak dibandingkan perokok. Sementara di toko ritel, konsumen yang mengurangi pembelian rokok akan menggantinya dengan pembelian barang kebutuhan lainnya (replacement purchases).

Selain isu tenaga kerja, Kevin juga menyoroti narasi yang kerap dibangun industri tembakau bahwa kebijakan pengendalian dan kenaikan pajak akan memicu maraknya perdagangan rokok ilegal.

Menurutnya, industri sering kali melebih-lebihkan skala serta dampak perdagangan gelap terhadap penerimaan negara guna menghambat lahirnya regulasi.  

Berdasarkan studi kasus di berbagai negara, termasuk di kota besar seperti Chicago dan New York di Amerika Serikat, hubungan antara kenaikan harga rokok dan peredaran rokok ilegal tidak berbanding lurus.

Di Inggris, pemerintah bahkan berhasil menaikkan harga rokok sekaligus menekan pangsa pasar gelap melalui pengawasan rantai pasokan yang ketat.  

“Perdagangan gelap bukanlah masalah pajak semata, melainkan sangat berkorelasi dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, korupsi, dan administrasi pajak yang tidak memadai,” tegas Kevin.  

Ia menambahkan, faktor utama peredaran rokok ilegal tidak hanya berasal dari permintaan produk murah, tetapi juga dari sisi pasokan (supply) yang melibatkan oknum industri. Oleh karena itu, intervensi pada pengawasan rantai pasokan dinilai jauh lebih efektif dan dapat dikendalikan oleh pemerintah.  

Menutup pemaparannya, Kevin menekankan bahwa kebijakan cukai tembakau terbukti efektif meningkatkan pendapatan negara, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat miskin, serta menghasilkan penambahan lapangan kerja bersih apabila dibarengi dengan tata kelola dan penegakan hukum yang kuat.