Penyalahgunaan Izin Bisnis dan Overstay, Puluhan WNA di Bali Dideportasi

Badung -Jajaran Kantor Imigrasi di Bali kembali memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) menyusul maraknya pelanggaran izin tinggal.

Tercatat sepanjang akhir Oktober hingga awal November 2026, Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Imigrasi Denpasar mendeportasi puluhan WNA yang terbukti melanggar hukum, mulai dari penyalahgunaan izin bisnis ilegal, keterlibatan prostitusi, hingga overstay.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, mengungkapkan bahwa pihaknya mendeportasi sebanyak 19 WNA dalam periode 31 Oktober hingga 6 November 2026.

Dari jumlah tersebut, 15 orang di antaranya merupakan warga negara Malaysia yang terjaring dalam operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 akibat penyalahgunaan izin tinggal untuk bisnis pinjaman daring.

Kelima belas WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap, tujuh orang pada Kamis (05/11/2026) dan delapan orang pada Jumat (06/11/2026) dengan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur.

Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (multiple entry) indeks D1,” ujar Novyandri.

Selain WN Malaysia, Imigrasi Ngurah Rai juga menindak dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK. ET kedapatan menyalahgunakan izin kunjungan dengan membuka praktik di sebuah klinik kecantikan, sementara LK yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker justru menyalahgunakannya untuk mempromosikan vila melalui akun Telegram.

Dua WNA lain yang turut dideportasi adalah JWF asal Australia karena terlibat keributan dan penganiayaan pada 3 November 2026, serta PJL asal Inggris yang melampaui batas izin tinggal (overstay) selama 65 hari.

Langkah penindakan serupa juga digencarkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar terhadap tujuh WNA dalam kurun waktu 5 hingga 8 November 2026. Dari total tersebut, lima orang langsung dideportasi, sementara dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada Jumat (06/11/2026).

Kelima WNA yang dideportasi oleh Imigrasi Denpasar tersebut meliputi AJV (46, Prancis) pada 5 November akibat overstay lebih dari 60 hari; AS (29, Rusia) pada 6 November karena diduga terlibat prostitusi ilegal; AJAO (63, Australia) pada 7 November akibat overstay dan enggan membayar denda; JN (35, Uganda) pada 7 November atas dugaan kasus prostitusi ilegal; serta LML (32, Belgia) pada 8 November karena melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu ketertiban umum.

Adapun dua WNA yang dipindahkan ke Rudenim Denpasar adalah BDC (32, Nigeria) dan CYA (31, Ghana) karena overstay masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan seluruh warga negara asing yang beraktivitas di wilayah Indonesia memiliki kewajiban mutlak untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Imigrasi Bali memastikan keberadaan orang asing di Bali tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” tegas Haryo.

Pihak Imigrasi Bali memastikan langkah tegas ini merupakan wujud komitmen nyata dalam menjaga ketertiban umum di Pulau Dewata.

Kebijakan tersebut juga berjalan sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, guna menghadirkan sistem pengawasan yang optimal serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.***