Kisah Sukses South Cotabato Turunkan Angka Perokok: Komitmen Politik dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

Badung -Wakil Gubernur Provinsi South Cotabato, Filipina, Arthur ‘Dodo’ Y. Pingoy, Jr., MD, membagikan pengalaman sukses serta tantangan dalam penerapan kebijakan pengendalian tembakau di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Asia Pacific Subregional Tobacco Control Leadership Program yang berlangsung di Kuta pada Rabu, 12 November 2026.

Dalam pemaparannya, Arthur menegaskan pengesahan sebuah undang-undang atau peraturan hanyalah sebuah permulaan. Nilai sejati dari regulasi tersebut terletak pada efektivitas penerapan di lapangan serta seberapa banyak nyawa yang berhasil dilindungi.  

Arthur bercerita sejak menjabat sebagai Gubernur South Cotabato pada tahun 2004, ia berkomitmen membawa isu pengendalian tembakau ke ranah tata kelola pemerintahan lokal.

Pada 2011, pihaknya mendorong implementasi lokal dari Republic Act No. 9211 di seluruh unit pemerintah daerah, menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aksi nyata di ruang publik, sarana transportasi umum, tempat usaha, dan berbagai fasilitas lainnya.  

Langkah tersebut terus diperkuat dari tahun ke-ketahun. Pada 2014, pemerintah mengadopsi aturan terkait peringatan kesehatan grafis pada kemasan rokok serta pelarangan penggunaan istilah menyesatkan seperti light, mild, dan low tar.

Kota General Santos di bawah naungan provinsi tersebut juga mengesahkan peraturan komprehensif anti-merokok pada 2017 yang melarang penjualan rokok batangan guna memastikan paparan peringatan kesehatan grafis tetap sampai ke tangan konsumen.  

Komitmen ini semakin diperluas pada tahun 2025 melalui Ordonansi Nomor 09 Seri 2025 yang mencakup regulasi komprehensif terhadap produk tembakau konvensional, rokok elektronik, hingga rokok elektrik (vape).  

Menurut Arthur, keberhasilan pengendalian tembakau di wilayahnya ditopang oleh empat aspek penting: penguatan penegakan hukum, pembangunan kemitraan serta pengukuran kemajuan, dan upaya menghadapi tantangan berkelanjutan.  

Penegakan di South Cotabato melibatkan penerbitan tiket pelanggaran, penyitaan barang bukti, penyitaan produk ilegal, hingga operasi rutin seperti “Operation Matlas” yang berhasil menertibkan materi promosi rokok di ratusan toko di Kota Koronadal.  

Pemerintah provinsi membentuk Jaringan Pengendalian Tembakau (Tobacco Control Network) guna memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi pusat, lembaga pendidikan tinggi, serta departemen pendidikan untuk menggencarkan edukasi publik.  

Berdasarkan data dari kantor provinsi terpadu, tingkat laporan penggunaan rokok di South Cotabato mengalami penurunan dari 8,23% pada tahun 2025 menjadi 6,68% pada triwulan pertama tahun 2026. Atas konsistensi ini, provinsi tersebut juga menerima penghargaan bergengsi Red Orchid Award 2025 dari Departemen Kesehatan.  

Tantangan dan Prinsip Fundamental

Kendati mencatatkan banyak kemajuan, Arthur tidak menampik bahwa pihaknya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti peredaran rokok ilegal, keterbatasan personel penegak hukum, serta pengawasan terhadap produk baru seperti rokok elektrik di kalangan generasi muda. Guna mengatasinya, pemerintah setempat menyediakan fasilitas layanan berhenti merokok (smoking cessation units) di puskesmas pedesaan bagi warga yang ingin lepas dari kecanduan.  

Di akhir sesinya, Arthur menyimpulkan bahwa undang-undang nasional hanya akan bermakna apabila pemerintah daerah memiliki komitmen politik yang kuat untuk menopang aksi yang berkelanjutan.  

“Pengalaman kami menunjukkan bahwa kemajuan sangat mungkin diwujudkan ketika regulasi diimbangi oleh komitmen politik, penegakan hukum yang efektif, edukasi publik, dan kerja sama yang erat lintas institusi,” demikian Arthur. ***