Perkuat Tata Kelola dan Dakwah Digital, MUI Pusat Gelar Monev Strategis di Bali

Denpasar – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor MUI Provinsi Bali selama dua hari (22-23/9).

Agenda ini bertujuan memperkuat tata kelola organisasi, mempertajam program kerja, serta memastikan kehadiran MUI memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tengah dinamika lokal.

Tim Monev MUI Pusat dipimpin oleh Dr. Rida Hesti Ratnasari, SP., M.Si., bersama Korwil MUI Pusat KH. Fahrur Rozi dan Yai Mabroer, yang disambut langsung oleh Dewan Pimpinan Harian (DPH) MUI Provinsi Bali.

Kegiatan dibuka dengan pemaparan perkembangan organisasi, refleksi kinerja, serta penyerahan Buku Hasil Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025.

Ketua Tim Monev MUI Pusat, Dr. Rida Hesti Ratnasari, menegaskan pentingnya Monev sebagai sarana penyamaan arah gerak organisasi dari pusat hingga daerah.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya MUI Pusat untuk melihat perkembangan organisasi, mengevaluasi pelaksanaan program, sekaligus memberikan penguatan dan arah pengembangan program MUI di daerah agar semakin terukur, koordinatif, dan memberikan manfaat nyata bagi umat dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam Monev kali ini, MUI merumuskan sejumlah fokus strategis : Inovasi Dakwah,  Digital : Mendorong dakwah inklusif, edukatif, dan moderat di ruang digital untuk merangkul generasi muda.

Pemberdayaan Ekonomi Syariah : Menguatkan koperasi profesional dan membahas gagasan pembentukan Danantara Syariah Nusantara. Respon Isu Sosial : Literasi keluarga dan dakwah untuk membentengi masyarakat dari judi online dan pinjaman ilegal.

Ketahanan Keluarga : Pendidikan moral generasi muda, antisipasi perilaku menyimpang, dan penguatan peran keluarga. Muslim Friendly Tourism : Mengembangkan pariwisata ramah Muslim yang tetap menghormati tradisi Bali.

Kajian Hukum Desa Adat : Dialog dan kajian regulasi untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, termasuk opsi judicial review bila diperlukan.

Program MUI Pusat menekankan pentingnya akuntabilitas tata kelola. Setiap program kerja wajib memiliki Term of Reference (TOR) dan indikator keberhasilan (KPI) yang jelas.

“TOR dan realisasi kegiatan harus koheren. Apa yang direncanakan harus dapat terlihat dalam pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara konkret,” tegas Dr. Rida.

Rangkaian Monev ditutup dengan kunjungan lapangan, dialog bersama ormas Islam dan tokoh masyarakat, serta silaturahmi ke Gubernur Bali dan Masjid Ibnu Batutah, Badung.***