Polda DIY Tetapkan Dua Tersangka Kericuhan Unjuk Rasa DPRD DIY, 157 Orang Diamankan

Yogyakarta-Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menetapkan dua orang sebagai tersangka menyusul kericuhan yang pecah saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.

Penetapan status hukum ini diputuskan setelah penyidik melakukan gelar perkara secara bertahap dan mengantongi alat bukti kepemilikan barang-barang berbahaya di lokasi kejadian.

Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo, mengungkapkan kedua tersangka diamankan karena kedapatan membawa barang-barang terlarang seperti bom molotov, senjata tajam (sajam), serta ketapel di tengah massa aksi.

Dari alat bukti yang ada, memang sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu ada yang membawa molotov, kemudian ada sajam, dan juga ketapel.

“Sementara baru dua, lainnya masih terus berjalan,” ujar Irjen Pol Langgeng saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (12/11/2026).

Salah satu dari kedua tersangka tersebut telah diidentifikasi berinisial MGYP (23), seorang karyawan swasta asal Yogyakarta. Ia dijerat dengan pasal terkait penguasaan bahan peledak, senjata tajam, serta penyalahgunaan bahan berbahaya.

Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh tersebut meluas dari kawasan Jalan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Total sebanyak 157 orang diamankan oleh aparat kepolisian dalam operasi pengamanan ini.

Dari total keseluruhan orang yang diamankan, kepolisian merinci langkah penanganan yang diambil:

 22 pelajar di bawah umur telah dipulangkan dan dikembalikan secara langsung kepada pihak keluarga masing-masing.

 2 orang diserahkan kepada BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), yaitu MFR (23), seorang mahasiswa asal Sulawesi Selatan, serta MAS (25), seorang wiraswasta asal Sleman.

 136 orang lainnya sempat menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami peran dan tingkat keterlibatan mereka dalam kericuhan.

Irjen Pol Langgeng menjamin seluruh proses pemeriksaan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Pihaknya melibatkan pengawas internal serta lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia, dan Kompolnas, serta berkoordinasi dengan institusi pendidikan dan elemen masyarakat.

“Yang tidak cukup bukti tentunya akan langsung dikeluarkan. Bagi yang cukup bukti, akan kami lanjutkan dengan proses penyidikan lebih lanjut,” tegasnya.

Seiring dengan bergulirnya proses penyelidikan dan verifikasi lapangan, polisi mulai memulangkan peserta aksi yang dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dua di antaranya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra, yakni Hanif Zaki Alfarezi dan Sahari Gantikan Palewara.

Menanggapi pembebasan tersebut, alumni Universitas Janabadra, Tomas Nuraidi Darma, menyampaikan apresiasi atas langkah objektif yang diambil oleh penyidik kepolisian dalam memperlakukan para mahasiswa secara adil.

“Kami mengapresiasi kinerja penyidik yang telah memperlakukan mahasiswa kami secara adil. Namun, ini tetap menjadi evaluasi. Mahasiswa Universitas Janabadra tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat,” tandas Tomas.

Hingga saat ini, jajaran Polda DIY masih terus mengembangkan penyelidikan di lapangan. Pihak kepolisian menyatakan tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan tersangka baru seiring dengan pendalaman kasus kericuhan tersebut.***