Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Siap Diterapkan di Bali

23 Oktober 2020, 00:00 WIB

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede
Pramana saat memberikan pemaparan SPBE/ist

Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali berupaya mengembangkan sistem tata
kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan,
akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu.

Bali dengan visinya “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan
Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru terus.

Pemerintah Provinsi Bali berupaya mengembangkan sistem tata kelola
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan
bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu.

Pembangunannya diwujudkan melalui konsep pembangunan Sad Maha Kertih yakni
layanan digital untuk menjaga kelestarian alam yang terkait dengan alam Bali,
layanan digital untuk melestarikan dan melindungi keluhuran tradisi, budaya,
dan kearifan lokal masa lalu.

Layanan digital untuk Krama Bali ini adalah layanan digital untuk memperkuat
kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik saat ini.

“Layanan digital ini juga untuk pelestarian dan penguatan kearifan lokal,
tradisi dan budaya serta layanan digital 4.0 dan society 5.0 untuk
mengantisipasi tantangan masa depan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana saat memberikan
pemaparan SPBE melalui zoom meeting, Kamis (22/10/2020).

Pemerintah Provinsi Bali memilih dan mengembangkan segala aspek esksisting
yang dapat dijadikan unggulan guna memperoleh perbaikan pada kualitas
kebijakan, tata kelola dan kenyamanan.

Tim koordinasi SPBE Provinsi Bali bertugas melakukan koordinasi terkait arah
pengembangan SPBE hingga tahun 2023 di bawah pimpinan Sekretaris Daerah
Provinsi Bali sesuai Pergub Nomor 327/03-E/HK/2020 tentang pembentukan dan
susunan kegiatan tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

“Saat ini terdapat 138 aplikasi aktif yang digunakan di Pemerintahan Provinsi
Bali, yang kemudian pada tahun 2020 ini mulai diintegrasikan secara bertahap
dengan disediakan Satu Data, Satu Login dan Satu Platform Pemprov Bali”,
ujarnya.

Dia menyebutkan diantaranya aplikasi eoffice mandiri yang terintegrasi dengan
TTE yang kemudian berlanjut terintegrasi ke data kepegawaian, sistem login,
sistem motif, agenda elektronik OPD dan pertemuan virtual.

“Aplikasi pendataan Covid-19 (New) yang terintegrasi dari jenjang pengambilan
sampel di Faskes, lab pemeriksaan, verif di Kabupaten/ Kota, publish di
tingkat Provinsi termasuk rencana terintegrasi dengan Allrecord TC_9 agar
pengguna tidak perlu input ulang”, imbuh Pramana.

Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional sudah
sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta PermenpanRB Nomor 59
Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.

Sejak terbentuknya tim developer SPBE Bali selama delapan (8) bulan terakhir,
sudah terbangun 23 aplikasi terintegrasi, dengan tujuan yakni mewujudkan
Pemerintah Provinsi Bali yang “One Island One Management”, yakni mencapai
integrasi tim koordinasi, harmonisasi atau penyelarasan kebijakan SPBE,
penyelarasan arsitektur SPBE, pengembangan proses bisnis terintegrasi,
pengembangan sistem atau aplikasi, delivery sistem serta monitoring dan
evaluasi yang baik. (rhm)

Artikel Lainnya

Terkini