Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menyatakan enggan memberikan komentar lebih jauh terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Gubernur DIY tersebut, proses serta ketentuan konstitusional mengenai hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.
Ditemui awak media di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Kamis (12/11/2026), Sri Sultan menegaskan dirinya belum bisa mengambil sikap atau memberikan penilaian sebelum adanya kejelasan mekanisme hukum serta pernyataan resmi dari parlemen terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya tidak punya komentar lebih dulu, karena peristiwa politik itu berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain. Sekarang, biarpun ada keputusan dari hukum seperti itu, bisa terjadi nanti untuk langsung vote atau tidak, saya belum tahu,” ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Lebih lanjut, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu menolak untuk berspekulasi mengenai langkah teknis yang akan diambil oleh DPR, apakah melalui mekanisme pemungutan suara (voting) atau langsung mengeksekusi putusan hukum yang berlaku.
Ia menilai kepastian langkah politik baru dapat dipetakan setelah lembaga legislatif bersikap.
“Kecuali kalau sudah ada sikap DPR, masalahnya kan bisa dihitung nanti. Nanti apakah pengertiannya dengan keputusan MK sama itu terus mesti tinggal melaksanakan atau pakai voting? Saya kan tidak tahu. Risikonya untuk punya komentar, kan saya bukan peramal,” tambah Sri Sultan.
Saat ditanya mengenai instruksi penurunan foto resmi Wakil Presiden di lingkungan instansi pemerintahan maupun kriteria sosok pengganti Gibran yang diharapkan, Sri Sultan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan Presiden.
Sri Sultan memilih untuk menahan diri agar pernyataannya tidak memicu polemik baru di tengah masyarakat.
“Ya, itu kan urusannya keputusan pemerintah, bukan saya. Hal seperti itu kalau kamu tanya, ucapan saya nanti bisa menimbulkan kontra atau tidak. Kalau ditanya (sosok pengganti), itu tanya Presiden, maunya pengganti siapa dari siapa,” tegasnya.
Meskipun memilih irit bicara terkait dinamika di tingkat pusat, Sri Sultan menyampaikan harapannya agar stabilitas politik dan roda pemerintahan tetap berjalan kondusif demi kepentingan masyarakat luas.
“Saya punya harapan aktivitas berpemerintahan dan politik bisa lebih tenang, bisa lebih baik. Kalau hal-hal yang banyak menimbulkan konflik, publik juga punya pendapat sendiri,” tutup Sri Sultan.
Secara terpisah, Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Meski mengaku menerimanya dengan berat hati, Kepala Negara menyatakan menghormati dan mendukung keputusan politik tersebut.
Berdasarkan keterangan Presiden Prabowo, Gibran sempat menemuinya pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, sesaat sebelum bertolak menuju gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi.
“Beliau menunjukkan sikap kesatria, bertanggung jawab,” ungkap Presiden Prabowo menanggapi langkah pengunduran diri Gibran.***

