Yogyakarta-
— Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menanggapi hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang berada di angka 50,1 persen. Haedar menegaskan bahwa hasil riset tersebut hendaknya dijadikan bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai kebijakan yang dinilai belum tepat sasaran.
Menurut Haedar, langkah mengoreksi atau memperbaiki kebijakan yang kurang pas sama sekali tidak akan meruntuhkan martabat maupun wibawa pemerintah di mata masyarakat.
“Survei seperti ini perlu jadi masukan buat pemerintah agar kebijakan-kebijakannya semakin lebih baik. Dan kalau ada keliru, tidak tepat, diperbaiki. Enggak ada salahnya menurut saya. Dan tidak akan turun wibawa pemerintah jika ada perbaikan-perbaikan dalam kebijakan,” ujar Haedar saat ditemui di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Soroti Pentingnya Tata Kelola Komunikasi Publik
Selain evaluasi kebijakan, Haedar menyoroti krusialnya tata kelola komunikasi publik dari kabinet pemerintahan di era arus informasi media sosial yang bergerak cepat. Ia menilai pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan terperinci dalam menjelaskan latar belakang hingga sasaran dari setiap program kerja.
Menurutnya, tidak sedikit ketidakpuasan atau keresahan yang timbul di tengah masyarakat berakar dari penyampaian informasi yang kurang komprehensif.
“Komunikasi itu penting agar setiap program kebijakan dijelaskan. Duduk masalahnya, latar belakangnya, sasarannya, dan lain-lain,” jelasnya.
Dampak Psikologis dan Kesehatan Mental Bangsa
Lebih lanjut, Haedar mengingatkan bahwa indikator keberhasilan suatu pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari sekadar ketercapaian atau eksekusi program fisik. Aspek psikologis dan rasa aman masyarakat juga wajib menjadi perhatian utama negara.
Ia menilai, kebijakan yang kurang matang serta komunikasi publik yang buruk berpotensi memicu tekanan sosial yang memengaruhi kesehatan mental masyarakat secara kolektif.
“Kesehatan mental bangsa itu harus dijaga. Sebab kebijakan pemerintah tidak sekadar soal bagaimana kebijakan terwujud, tapi juga menciptakan kenyamanan mental, kenyamanan sosial, kenyamanan psikologis bagi seluruh warga bangsa,” tegas Haedar.
Bagi Muhammadiyah, laporan survei tersebut hendaknya dipandang sebagai pengingat atau warning awal untuk meminimalisasi potensi gejolak sosial di tengah publik.
“Menurut saya, soal perlunya koreksi, itu saja. Perlunya koreksi bagi kebijakan-kebijakan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat karena berbagai faktor, termasuk mungkin komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Latar Belakang Hasil Survei Arawicaksa Institute
Pernyataan tersebut merespons rilis terbaru dari lembaga riset Arawicaksa Institute mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 50,1 persen responden menyatakan puas (termasuk 3,3 persen sangat puas). Sementara itu, kelompok masyarakat yang menyatakan tidak puas mencapai 44,8 persen (dengan 6,1 persen sangat tidak puas), dan sisa 5,1 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.***
