Tak Kantongi Rekomendasi, Proyek LNG Denpasar Jalan Terus

Forum FGD bertajuk Terminal LNG Denpasar @2014

DENPASAR – Meski pembangunan Terminal Liquid Natural Gas (LNG) di Pelabuhan Benoa belum mengantongi rekomendasi Pemerintah Kota Denpasar tetap dilanjutkan dengan dalih harus segera memenuhi kebutuhan gas untuk memasok Pembangkit Listri Tenaga Gas di Pesanggaran.

Pihak PT Pertamina Gas (Pertagas) selaku perusahaan yang akan menyalurkan gas di terminal LNG memastikan, pembangunan fisik akan dimulai sekira bulan Februari 2015, dimulai penyiapan lahan seluas 5 hektar.

Cening Wiidhiana selaku Representatif Officer Pembangunan LNG Kawasan Timur Indonesia (KTI) Bali optimis, rencana tersebut bisa berjalan sesuai harapan. Diakuinya, memang ada kendala teknis menyangkut rencana tata ruang dan wilayah.

“Secara prinsip tidak ada masalah hanya perlu penyamaan persepsi lagi, dengan stakeholder terkait rencana pembangunan terminal LNG sehingga diharapkan bisa terealisasi secepatnya,” tegas Cening di sela Forum Discussion Group (FGD) bertajuk “Terminal LNG Denpasar: Harapan dan tantangannya di Puri Agung Inna Bali Jalan Veteran, Denpasar, Senin (15/12/2014).

Pembangunan Terminal LNG di Kawasan PT Pelindo III Benoa, tinggal menunggu hamonisasi menyangkut rencana detil tata ruang Pemkot Denpasar dengan rencana induk pengembangan PT Pelindo Benoa.

Rencanya, lokasi terminal LNG dibutuhkan 5 hektar namun yang benar-benar dimanfaatkan untuk penempatan tanki-tanki gas dan infrastruktur lainnya sekir 2 hektar. Sisanya, disiapkan untuk ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang.

“Ya kita paham, Bali sebagai daerah pariwisata sehingga perlu banyak ruang terbuka hijau untuk penyeimbang, keberadaan hutan mangrove juga diperhatikan,” tandas Cening.

Menanggapi rencana megaproyek itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Denpasar Anak Agung Sudarsana mengatakan, sampai saat ini Wali Kota Denpasar Rai D Mantra, belum menerbitkan rekomendasi untuk proyek terminal LNG.

Beberapa hal yang menjadi alasannya, karena belum adanya kesesuaian antara Rencana Detil Tata Ruang Pemkot Denpasar dengan Rencana Induk Pelindo. Data-data berupa peta gambar dalam pengembangan rencana induk itu, tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam rencana detil Pemkot Denpasar.

“Sepanjang itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi ya tidak ada masalah, namun tetap harus disesuaikan dengan masterplan Pemkot Denpasar,” tandas Sudarsana.

Rekomendasi apakah dari Wali Kota Denpasar atau Kementerian ESDM, tetap harus beriringan jangan sampai kebijakan pusat dengan daerah tidak bersesuaian karena akan menimbulkan kontroversi seperti dalam kasus reklamasi Teluk Benoa.

Dia mencontohkan, peruntukan kawasan Pelabuhan Benoa untuk pariwisata dengan adanya kapal pesiar mestinya dalam pengembangan kawasan juga sejalan mendukung peruntukannya. Saat ini, tengah dalam pembahasan rencana detil tata ruang yang diharapkan bisa ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2015.

Untuk itu, pihaknya berharap semua stakeholder baik Pelindo III, Pemkot, Pertagas dan masyarakat bisa duduk bersama membahas masalah tersebut sebelum diambil keputusan. Di pihak lain  President Director PT Pertamina Gas (Pertagas), Hendra Jaya  Terminal LNG itu kini dalam  persiapan pembangunan dan diperkirakan  akan beroperasi 2016.

Pasokan LNG dari infrastruktur itu, nantinya akan mensuplai kebutuhan energi pembangkit listrik milik PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN yang terletak di  Pesanggaran, Bali. Pembangkit listrik ini merupakan salah satu dari tiga pembangkit yang ada di Bali selain di Gilimanuk dan Pemaron. Pembangkit yang ada di Pesanggaran merupakan pembangkit terbesar di antara ketiganya.

“Pembangunan Terminal LNG ini adalah bentuk sinergi antar BUMN , antara Pertamina yang diwakili Pertagas, Pelindo III, dan Indonesia Power  sebagai user LNG, dan dengan Pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah sebagai komitmen mewujudkan infrastruktur yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah” katanya.

Sinergi ini, lanjut Hendra Jaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah  melakukan konversi BBM ke gas. Melalui konversi ini, selain akan mengurangi ketergantungan penggunaan BBM bagi pembangkit, juga penghematan keuangan negara, terutama dalam penyediaan energi, termasuk energi bersih bagi pembangkit di Bali. (rhm)