Tuntaskan Persoalan Tanah, Koster Minta Kebijakan Reforma Agraria Berpihak Rakyat

2 Desember 2020, 06:52 WIB

Gubernur Bali I Wayan Koster ingin persoalan pertanahan selesai dan
berpihak kepada masyarakat/ist

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar kebijakan dalam
program reforma agraria dalam menyelesaikan persoalan tanah memihak kepada
masyarakat.

Koster menyampaikan itu saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas
Reforma Agraria Provinsi Bali Tahun 2020 dengan Tema “Penguatan Hak Rakyat
Atas Tanah Melalui Reforma Agraria di Provinsi Bali yang Sagilik, Saguluk,
Salulung Sabayantaka” secara daring di Denpasar, Selasa (1/12/2020).

Rapat ini merupakan momen yang baik untuk memahami masalah pertanahan yang
berkaitan dengan hubungan antara negara dengan rakyat.

“Karena memang konstitusi dan peraturan perundang-undangan menggariskan kita
harus memecahkan masalah dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung program reforma agraria di Bali
karena terdapat hal-hal yang harus diselesaikan.

Diantaranya terkait masalah lahan yang sudah ditempati masyarakat, lahan yang
dimanfaatkan oleh masyarakat maupun juga lahan-lahan terlantar lainnya yang
tidak dapat diberdayakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah karena
tidak ada kepastian hukum di dalam lahan tersebut.

“Saya memandang ini acara yang sangat baik dan penting untuk diikuti dan
dilaksanakan dalam rangka kita memecahkan masalah agar tidak selamanya seperti
di beberapa tempat masyarakat tidak memiliki kepastian hukum terkait lahan
yang ditempati,” ujar gubernur yang juga Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria
Provinsi Bali.

Ia menilai reforma agraria sebagai satu model yang sangat baik untuk
menyelesaikan segala permasalahan berkaitan dengan lahan yang menjadi hak
hubungan antara negara dengan masyarakat.

“Di provinsi Bali ada beberapa permasalahan lahan yang perlu mendapat
perhatian segera karena sudah cukup lama bertahun-tahun tidak ada kepastian,”
kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.

Disebutkan, lahan di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng, lahan yang ditempati oleh pengungsi eks Timor Timur di Desa
Gerokgak, tanah aset Pemprov Bali yang dikuasai masyarakat di Desa Sumberkima,
Kecamatan Gerokgak, serta tanah terlantar di Desa Gunaksa, Kabupaten
Klungkung.

Beberapa permasalahan ini sudah mendapat perhatian dari Gubernur Bali dan
mengalami kemajuan yang berarti dalam proses penyelesaiannya. Gubernur Koster
memberi apresiasi kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali dan pihak-pihak
terkait lainnya atas kemajuan ini.

“Saya kira kita sebagai pemimpin pada tingkatan masing-masing kalau
masyarakatnya bahagia dengan kebijakan kita itu adalah kebahagiaan kita semua.
Itulah sejatinya tanggung jawab moral kita sebagai penyelenggara negara,”
ujarnya.

Tampak hadir dalam rapat daring Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi
Bali, Rudi Rubijaya dan instansi-instansi terkait pertanahan lainnya di
provinsi Bali. (rhm)

Artikel Lainnya

Terkini