Denpasar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengintensifkan kolaborasi dan koordinasi antar regulator sektor keuangan di kawasan Asia Tenggara guna membangun ekosistem industri asuransi yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan.
Langkah ini difokuskan untuk merespons dinamika ketidakpastian ekonomi global sekaligus memitigasi risiko pesatnya transformasi digital, sehingga mampu memperkuat pengawasan industri, meningkatkan pelindungan pemegang polis, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan asuransi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pembukaan 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting yang berlangsung di Bali pada Rabu (18/11/2026).
Mengusung tema “Strengthening the Resilience of the ASEAN Insurance Ecosystem: Navigating Global Uncertainty and Accelerating Digital Transformation”, forum bergengsi ini dihadiri lebih dari 200 delegasi yang terdiri atas regulator, pelaku usaha asuransi, asosiasi industri, serta lembaga mitra dari 11 negara anggota ASEAN, termasuk Timor-Leste.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan forum ini membahas sejumlah inisiatif regional, mulai dari skema asuransi kendaraan bermotor lintas batas, riset risiko bencana, kerja sama antarasosiasi, hingga sosialisasi program penjaminan polis di Indonesia yang dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada 2028 mendatang sesuai amanat undang-undang.
“Untuk memperkuat ekosistem asuransi ASEAN, kita membutuhkan kerja sama yang lebih erat serta penguatan kolaborasi di antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh kawasan. Melalui kerja sama ini, saya meyakini bahwa ASEAN dapat membangun industri asuransi yang lebih kuat, inovatif, inklusif, tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan,” ujar Friderica saat membuka acara.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM, Ogi Prastomiyono, menekankan pentingnya sinergi lintas batas untuk menjaga kepercayaan publik dan menopang industri reasuransi, mengingat kawasan ASEAN merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap risiko bencana alam.
OJK juga mendorong pengetatan pengawasan bersama guna memberantas praktik pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara ilegal, khususnya yang marak dilakukan melalui kanal digital.
“Risiko itu tidak mengenal batas negara, jadi risiko jiwa (life), kesehatan, kemudian juga kerugian itu dapat terjadi di mana-mana. Kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko,” kata Ogi.
Dukungan penuh terhadap penguatan ketahanan regional ini juga disampaikan oleh pemerintah. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, menilai kawasan ASEAN telah terbukti mampu mempertahankan ketangguhannya dan tetap menjadi magnet investasi yang menjanjikan, termasuk di sektor asuransi.
“Ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi terus membentuk kembali lanskap industri asuransi. Kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan, melindungi pemegang polis, serta memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam jangka panjang,” tegas Herman.
Sebagai tuan rumah sekaligus pemegang keketuaan 29th AIRM, Indonesia melalui OJK memprakarsai pembahasan berbagai agenda masa depan dalam rangkaian acara yang digelar pada 16–19 November 2026 ini.
Agenda tersebut mencakup penerapan keuangan berkelanjutan berbasis ASEAN Taxonomy, pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) dalam pengawasan asuransi, serta penguatan pembiayaan risiko bencana bersama kelompok kerja Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dan Global Asia Insurance Partnership (GAIP).
Melalui rangkaian pertemuan meliputi 15th ASEAN Insurance Congress serta sidang badan pengurus ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI) ini, OJK kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal inovasi industri yang bertanggung jawab.
Sinergi antarregulator di kawasan diharapkan mampu menciptakan standar pengawasan yang lebih efektif demi menjamin keamanan dan keberlanjutan pelindungan asuransi bagi seluruh masyarakat ASEAN.***

