Bupati Sutjidra Matangkan Tiga Ranperbup, Perlindungan Pekerja Rentan Jadi Perhatian

Buleleng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, menyiapkan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), salah satunya mengatur pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Pembahasan tiga rancangan regulasi tersebut dipimpin Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (9/11/2026).

Ranperbup tentang jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian karena menyasar pekerja informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan penghasilan.

Regulasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng itu juga disiapkan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain perlindungan pekerja rentan, dua Ranperbup lainnya berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk desa dan hak keuangan anggota DPRD Buleleng.

Ranperbup pertama merupakan perubahan aturan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa untuk Tahun Anggaran 2026.

Perubahan tersebut diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Buleleng sebagai tindak lanjut penyesuaian penjabaran APBD 2026.

Sementara itu, Ranperbup kedua merupakan perubahan keempat atas aturan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Buleleng. Penyesuaian terutama menyangkut besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan, setiap rancangan peraturan daerah harus disusun dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan di lapangan.

“Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Sutjidra.

Ia meminta perangkat daerah yang menginisiasi ketiga Ranperbup tersebut terbuka terhadap masukan dan penyempurnaan substansi sebelum regulasi memasuki tahapan harmonisasi, fasilitasi, dan evaluasi.

Pemkab Buleleng berharap ketiga rancangan aturan itu dapat disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah. ***