Buleleng – Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng, Bali, mencapai 44,65 persen hingga Oktober 2026. Capaian tersebut melampaui target pemerintah pusat sebesar 43,65 persen.
Untuk memperluas kepesertaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memperkuat kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja melalui penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja.
Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas perlindungan bagi seluruh segmen pekerja, termasuk pekerja informal dan kelompok rentan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng, I Gusti Ayu Hayyati Yowani, mengatakan capaian kepesertaan hingga Oktober 2026 sudah melampaui target universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Hingga Oktober 2026 ini, Astungkara kamj sudah melampaui target. Pencapaian kami sudah berada di angka 44,65 persen,” ujar Ayu, Rabu (19/11/2026).
Menurut Ayu, nota kesepakatan dengan Pemkab Buleleng diharapkan memperkuat koordinasi dalam menjangkau pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sasaran perluasan kepesertaan di antaranya petani, nelayan, tukang ojek, hingga buruh bangunan. Kelompok pekerja informal tersebut dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran Rp 16.800 per bulan.
Dengan iuran tersebut, peserta mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Melalui nota kesepakatan ini, kami berharap pemerintah kabupaten dan badan penyelenggara dapat terus bersinergi dan berjalan seiring dalam mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh segmen kepesertaan di Buleleng,” kata dia.
Ayu menjelaskan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berupa santunan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Program tersebut juga memberikan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Salah satu manfaatnya adalah beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau meninggal dunia setelah memenuhi ketentuan masa kepesertaan. Total beasiswa yang dapat diberikan mencapai Rp 174 juta hingga jenjang perguruan tinggi.
Menurut dia, manfaat tersebut diharapkan dapat mencegah anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ketika orangtuanya yang menjadi pencari nafkah meninggal dunia.
Adapun pendaftaran pekerja informal dapat dilakukan dengan persyaratan identitas kependudukan berupa KTP. Usia maksimal untuk pendaftaran awal adalah belum mencapai 65 tahun.
Peserta juga dapat melanjutkan kepesertaan hingga usia lanjut selama iuran dibayarkan secara aktif dan tidak terputus.
Sementara itu, dari sisi Pemkab Buleleng, penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja difasilitasi Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Buleleng, Nyoman Agus Tri Kartika Yuda, bersama sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Pembahasan dilakukan di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Buleleng pada Jumat lalu. Pertemuan tersebut membahas bentuk kerja sama hingga penyelarasan substansi dan redaksi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini menjadi fondasi kita untuk bergerak bersama dalam merangkul masyarakat dengan stakeholder terkait di Buleleng,” ujar Agus.
Melalui kerja sama tersebut, perluasan kepesertaan diharapkan tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki risiko kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja maupun kematian. ***

