Badung -Program Asia-Pacific Sub-Regional Tobacco Control Leadership yang diselenggarakan di Kuta, Badung, pada Senin, 9 November 2026, menyoroti pentingnya adopsi praktik baik (best practice) dalam pengendalian tembakau di kawasan regional.
Patrick L. Musavuli dari Sekretariat FCTC WHO hadir memberikan pemaparan mengenai peran strategis sekretariat dalam mendukung negara-negara pihak untuk memperkuat kebijakan pengendalian tembakau.
Dalam pemaparannya, Patrick menjelaskan Sekretariat FCTC WHO hadir secara aktif untuk mendampingi dan mendukung negara-negara dalam merumuskan serta mengambil keputusan penting yang disepakati dalam Konferensi Para Pihak (COP).
Ia menegaskan pihak sekretariat bertindak sebagai fasilitator dan jembatan penghubung yang mengingatkan komitmen berdasarkan konsensus global, termasuk memberikan kebebasan bagi setiap negara untuk memilih opsi melarang atau mengatur peredaran produk tembakau sesuai dengan konstitusi masing-masing.
Lebih lanjut, Patrick menyoroti kawasan Asia-Pasifik memiliki banyak contoh praktik baik yang dapat diadopsi oleh para pembuat kebijakan untuk meyakinkan pengambil keputusan di negara masing-masing.
Contoh nyata tersebut meliputi penerapan pengemasan polos (plain packaging), peringatan kesehatan bergambar, kebijakan cukai di Filipina, hingga regulasi pendukung di Thailand dan Myanmar.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penanganan terhadap Pasal 5.3 terkait interferensi industri tembakau.
Jika negara membutuhkan dukungan teknis, termasuk isu perpajakan, sekretariat siap menjembatani hubungan secara langsung dengan berbagai pusat pengetahuan (knowledge hubs) global, seperti pusat pengetahuan untuk Pasal 5.3 di Thailand dan pusat pengetahuan perpajakan di Afrika Selatan.
Melalui kolaborasi erat dengan berbagai mitra strategis seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Vital Strategies, Campaign for Tobacco-Free Kids, serta lembaga internasional lainnya, Patrick optimis program pelatihan kepemimpinan ini dapat membekali para peserta untuk memperkuat kerja sama tim dan mendorong kebijakan pengendalian tembakau yang lebih kuat di tingkat lokal maupun regional.***
