KPPU Ingatkan Kepala Daerah Praktek Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa

25 Februari 2018, 10:57 WIB
IMG 20180224 153422
Ketua KPPU Syarkawi Rauf/foto:kabarnusa

DENPASAR – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan para calon kepala daerah jika terpilih nanti agar bisa mencegah praktek persekongkolan dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

Peringatan itu disampaikan Ketua KPPU Syarkawi Rauf kepada para pasangan cagub cawagub atau cabup cawabup yang bertarung di Pilkada Serentak 27 Juni 2018.

“Para kandidat di seluruh Indonesia yang terpilih nantinya menghindari praktik persekongkolan khususnya terkait pengadaan barang dan jasa,” tandasnya didampingi Dendy R Sutrisno dari KPPU Kantor Perwakilan Daerah Surabaya dalam update persaingan usaha yang ditangani KPPU di Denpasar, Sabtu (24/2/2018).

Peringatan KKPU cukup beralasan, sebab berdasar temuan KPPU secara nasional, hampir 70 persen kasus persaingan dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa.

Jika dibandingkan dengan data di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus ditangani di KPPU tercatat sekira 70 hingga 80 persen merupakan kasus korupsi yang berkaitan pengadaan barang dan jasa.

Praktek korupsi itu terjadi karena terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala daerah yang ikut bermain dalam pengadaan barang dan jasa. Kondisi itulah yang kemudian menimbulkan masalah bagi rakyat sehingga upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat sulit terwujud karena suburnya praktek menyimpang tersebut.

Pengelolaan keuangan negara yang tidak dikelola secara transparan, akuntable dan maka akan sulit dipertanggungjawabkan. “Ya Ujung-ujungnya tidak tepat sasaran dan tidak bisa mencapai kesejahteraan rakyat,” katanya menegaskan.

Disebutkan, berdasar jumlah anggaran APBN sekira Rp 2.300 triliun, seperuhnya lebih dipergunakna untuk belanja modal dan pengadaan barang dan jasa. Perekonomian nasional akan bergerak jika penggunaan anggaran negara itu berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai peruntukan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Kata Syarkawi, jika itu semua dilakukan dengan benar maka visi bagus dalam mencapai kemakmuran rakyat yang diperjuangkan calon kepala daerah bisa dicapai diantaranya terlihat seperti indeks pembangunan manusia dan derajat kesehatan yang makin membaik. (rhm)

Artikel Lainnya

Terkini