Denpasar – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan seluruh masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali merupakan bahan pertimbangan yang sangat penting bagi pihak eksekutif dalam menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan oleh Giri Prasta usai menghadiri Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (26/10/2026).
Menurut Giri Prasta, berbagai saran, masukan, dan pandangan kritis dari fraksi-fraksi merupakan elemen penting dalam dinamika pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.
Sinergi yang kuat antara kedua lembaga ini diperlukan guna memastikan setiap kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung keberlanjutan arah pembangunan Bali ke depan.
“Masukan yang konstruktif ini merupakan salah satu pedoman bagi kita, sehingga ke depan keputusan yang diambil betul-betul menjadi keputusan pemerintah daerah, yaitu melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif,” jelas Giri Prasta.
Dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027, ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Bali senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pedoman teknis penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Perhitungan dan alokasi anggaran juga disesuaikan secara cermat dengan kemampuan riil keuangan daerah agar seluruh program pembangunan dapat dieksekusi secara terukur dan akuntabel.
Menyinggung postur anggaran, Giri Prasta mengungkapkan Pemprov Bali telah memperhitungkan secara matang komponen pendapatan serta belanja daerah, termasuk proyeksi defisit anggaran.
Pihaknya akan terus memantau dinamika fiskal dan kapasitas keuangan daerah secara berkala demi menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan.
Ia menambahkan, bagi program maupun kebutuhan pembangunan masyarakat yang belum terakomodasi secara maksimal di dalam struktur APBD induk Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah tetap membuka ruang untuk mempertimbangkannya kembali.
Kebutuhan tersebut dapat dimasukkan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan tetap mengacu pada skala prioritas, regulasi, serta ketersediaan anggaran.
Berkaitan dengan sorotan sejumlah fraksi terhadap penurunan alokasi anggaran sektor pendidikan dalam rancangan APBD 2027, Giri Prasta memberikan penjelasan kondisi tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya dana bagi hasil yang bersumber dari pemerintah pusat.
Kendati menghadapi tantangan keterbatasan fiskal, Pemprov Bali memastikan komitmennya untuk tetap menjaga pemenuhan layanan dasar pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Ia menegaskan besaran alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 dipastikan tetap mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku.
Porsi anggaran pendidikan di Bali tercatat berada di kisaran 21 persen, angka yang telah melampaui batas minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Dengan penurunan anggaran yang dipasang di APBD induk Tahun 2027 ini, kami yakin dan percaya kita tidak keluar dari regulasi dan akan mencukupi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Astungkara, di Bali sudah 21 persen, artinya sudah melebihi yang diamanatkan undang-undang,” ungkap Giri Prasta.
Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja serta ketepatan sasaran pengalokasian anggaran agar keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
Pemprov Bali berkomitmen untuk terus mengevaluasi kebutuhan anggaran secara komprehensif dengan mengedepankan efektivitas program dan manfaat nyata bagi publik.
Melalui proses pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 ini, pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin solid.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan fiskal yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sehingga kesinambungan pembangunan di Pulau Dewata dapat terus terjaga dengan baik.***

