Perkuat Tata Kelola Bersih, Pemprov Bali dan KPK Dorong APIP Jadi Pengawas Strategis

Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) di Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Dalam arahannya, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi tersebut merupakan bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkap Dewa Made Indra.

Ia menegaskan seluruh pemda di Bali pada prinsipnya memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan arahan KPK. Kehadiran KPK diharapkan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi dan mendorong langkah nyata dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran hukum.

“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Penguatan kapabilitas APIP menjadi salah satu fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan pentingnya transformasi APIP dari pola pengawasan yang berorientasi administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.

Rustam menjelaskan, perubahan model penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola.

Untuk mendukung transformasi tersebut, inspektorat daerah didorong memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko (risk register), serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Peningkatan kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga menjadi perhatian.

Rustam turut menyoroti hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada tahun 2025 yang berada pada capaian Level 2 (Terstruktur). Mengingat evaluasi tidak dilaksanakan pada tahun 2026, masa pembinaan hingga Desember 2026 diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi kapabilitas APIP pada tahun 2027 mendatang.

Senada dengan hal itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yudawan Roswinardo, menegaskan APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

Penguatan APIP perlu dilakukan melalui peningkatan independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta pengawasan yang memprioritaskan area rawan korupsi.

Yudawan menambahkan, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan.

Keberhasilan APIP harus tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, serta mencegah terulangnya penyimpangan. Karena itu, sinergi antara KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah harus terus diperkuat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti tiga area strategis yang memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemda, yakni perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Nurul menegaskan pengawasan terhadap ketiga sektor tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi.

APIP dituntut menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan mengidentifikasi potensi penyimpangan, anomali, konflik kepentingan, kelemahan sistem pengendalian, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

Dalam perencanaan dan penganggaran pokir DPRD, APIP diharapkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, berlandaskan kebutuhan masyarakat, serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

Sementara itu, penganggaran dan penyaluran belanja hibah wajib dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi serta evaluasi yang memadai.

Adapun pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengawasan harus menjamin seluruh proses berjalan kompetitif, efisien, dan transparan, serta bebas dari pengaturan penyedia, penggelembungan harga (mark-up), suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.

Setiap indikasi penyimpangan harus segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, pemantauan, evaluasi, maupun audit investigatif sesuai tingkat risikonya.

Nurul juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan melalui rekomendasi perbaikan yang konkret, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027.

Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah di Bali diharapkan semakin memperkokoh komitmen pencegahan korupsi dengan menempatkan APIP sebagai pengawas strategis yang mampu memberikan peringatan dini (early warning), mencegah penyimpangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Sinergi antarlembaga, pengawasan berbasis risiko, serta komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.