Rakornas TPID VII, Bali Angkat Problem Infrastruktur dan Distribusi Barang

Kabarnusa.com –
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan memaparkan
pentingnya infrastruktur hingga program dan setrategi pengendalian
inflasi dalam upaya mendorong perekonomian daerah dalam forum Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) VII di Jakarta.

Wakil Ketua TPID
Bali Dewi Setyowati mengungkapkan, dalam Rakornas pada 4 Agustus 2016 di Hotel Sahid Jaya, akan
disampaikan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian di Bali.

“Fokusnya
pada ketersediaan infrastruktur untuk distribusi seperti jalur
penyeberangan Jawa Timur ke Bali (Ketapang-Gilimanuk),” kata Dewi dalam
hHlal bi Halal dengan kalangan jurnalis di Renon Denpasar Selasa 19 Juli
2016 malam.

Dewi menambahkan, masalah jalur distribusi barang
menjadi penting, lantaran ada perbedaan kelas jalan dan perbedaaan
penetauapn batas toleransi kelebihan muatan antara Provinsi Jawa Timur
dan Bali.

Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan sangat
dibutuhkan seperti di Jembatan Tukadaya Jembrana yang belum diselesaikan
sebagai jalur utama distribusi barang dari Gilimanuk ke Bali.

Pasalnya,
sampai saat ini, belum mampu diselesaikan karena jembatan tersebut
berada pada ruas jalan nasional yang merupakan kewenangan pusat.

Karenanya,
diharapkan, dengan isu-isu yang akan disampaikan terkait permasalahan
tersebut melalui Rakornas TPID VII akan ditindanlanjuti dan
direalisasikan oleh pemerintah pusat.

Tindak lanjut mengenai penyelesaian jangka pendek, menengah dan panjang.

Dengan
begitu, akan bisa menndukung pencapaian target inflasi nasional yang
rendah dan stabil dalam kisaran 3,5 plus atau kurang satu persen tahun
2018.

Diketahui, dalam Rakornas TPID akan dibuka dan dipimpin
langsung Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo
Kumolo dan menteri terkait lainnya seperti Menko Perekonomian, Menteri
Keuangan, Menko Bidang kemaritiman, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Bank Indoensia,
Menteri Sekretaris Kabinet dam Sekretaris Kabinet. (rhm)