![]() |
Ketua AMSI Sulsel, Herwin Bahar/ist |
Makassar – Berdalih refocusing anggaran Dinas Kebudayaan dan
Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan menghapus belanja media.
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Selatan Herwin Bahar
menyayangkan adanya kebijakan Pemprov Sulsel dalam hal ini Disbudpar Sulsel
yang mengorbankan belanja promosi media massa di tengah masa resesi pandemi
covid 19.
“Kami kecewa dengan Pemprov Sulsel yang tak lagi memandang industri media
sebagai hal penting. Belanja media masih dianggap sebelah mata. Ini yang
keliru,” kata Herwin dalam keterangannya di Makassar, Rabu 31 Maret 2021.
Herwin menyesalkan kecilnya perhatian pemerintah provinsi terhadap
keberlangsung bisnis industri media lokal di Sulsel.
Pihaknya juga heran. Pemprov Sulsel yang seharusnya menjadi pilar terdepan
mendorong Pemulihan EkonomI Nasional (PEN). Justru mengirbankan pelaku
industri hanya untuk kepentingan program yang tidak jelas.
Untuk itu, pimpinan di lingkungan pemerintah provinsi tidak hanya
memperhatikan pelaku industri skala besar saja. Dijelaskan, industri media itu
salah satu penggerak UMKM di Sulsel. Pemprov harus sadar dengan kehadiran
kami. Pencitraan daerah ada di sektor media.
“Bisnis kami jangan dimatikan,” tegas dia.
Sekertaris Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan Hendra Nick
Arthur juga mengaku telah lama memperjuangkan agar pelaku industri media juga
mendapat perhatian dari sektor kepariwisataan daerah.
Mewakili pelaku industri media sudah lama memperjuangkan hal ini. Hanya saja,
mitra BPPD kelihatannya tak membutuhkan pelaku media dalam mendorong
pengembangan kepariwisataan daerah.
Padahal, kata dia sosialisasi brand identity Sulawesi Selatan selama ini telah
di dukung penuh oleh pelaku media dan penggiat sosial media di Sulawesi
Selatan.
Kata dia. brand awarness Sulsel yang selama ini digalakkan melalui kampanye
digital, agaknya sia-sia.
“Pemprov harus ingat Pentahelix Kepariwisataan Sulsel, ada pelaku media yang
berperan penting,” tegasnya lagi. Dalam pandangannya, Pemprov Sulsel,
lanjutnya tak pernah memberikan apresiasi positif terhadap peranan pelaku
industri media dan ekonomi kreatif daerah.
“Mereka lupa jika pelaku media dan ekraf memegang peranan penting dalam
menjaga posisi branding daerah,” demikian Hendra. (rhm)