Solusi Krisis Air Bersih di Bantul, DPRD DIY Tinjau Proyek Sumur Bor Danais Senilai Rp488 Juta

Bantul — Ratusan warga di Padukuhan Lanteng 2, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, segera bernapas lega.

Masalah kekeringan yang kerap melanda kawasan tersebut perlahan mulai teratasi berkat proyek pembangunan sumur bor yang didanai melalui Dana Keistimewaan (Danais) DIY.

Kepastian ini diperoleh setelah jajaran Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada Senin, 21 September 2026.

Kunjungan lapangan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, didampingi sejumlah anggota dewan serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PU ESDM) DIY dan Paniradya Kaistimewan. Rombongan hadir untuk memastikan progres pembangunan sekaligus melihat langsung titik sumber air yang mulai keluar dari proses pengeboran.

“Alhamdulillah mulai hari ini sudah mulai bisa keluar airnya. Kemudian sudah dibuat penampungannya dan nanti ada jaringan menuju resapan air yang akan dikirim untuk memenuhi air tanah bagi kebutuhan warga,” ujar Nur Subiyantoro di lokasi proyek.

Nur menjelaskan, proyek senilai kurang lebih Rp488 juta ini merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah daerah untuk membantu masyarakat di wilayah yang kesulitan air bersih selama musim kemarau.

Sumber air dari sumur bor ini diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan sekitar 350 kepala keluarga (KK) di Lanteng dan sekitarnya, serta menyasar titik rawan kekeringan lain di wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.

“Ini bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui alokasi Dana Keistimewaan untuk membantu kesulitan masyarakat ketika suasana kekeringan seperti ini,” terangnya.

Meski sumur dan bak penampungan sudah mulai dikerjakan, Anggota Komisi C DPRD DIY, Aslam Ridlo, mengungkapkan  alokasi anggaran awal sebesar Rp488 juta tersebut baru mencakup pembuatan sumur, bak penampungan, dan sambungan listrik. Biaya itu belum termasuk instalasi jaringan distribusi langsung ke rumah-rumah warga.

Untuk mengatasi hal tersebut, atas usulan Dinas PU ESDM DIY, akan segera dilakukan adendum kontrak untuk menambah fasilitas jaringan pipa dari bak penampungan menuju permukiman warga. Tambahan anggaran ini diperkirakan memakan sekitar 8 persen dari nilai proyek awal.

“Sumur ini diperkirakan menghasilkan satu liter per detik dan bisa untuk lebih dari 200 KK. Kami berharap pada 2027 sudah bisa direalisasikan jaringan tersebut. Pentingnya masyarakat mengetahui bahwa fasilitas ini dibangun menggunakan Danais,” ujar Aslam.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PU ESDM DIY, Subarjo, memastikan bahwa pengerjaan fisik di lapangan berjalan lancar dan mencatat progres positif. Pihaknya optimis proyek dapat rampung sebelum batas akhir kontrak pada awal Desember 2026.

“Progres aman, surplus. Insyaallah sebelum berakhirnya waktu, yakni awal Desember 2026, ini bisa selesai. Semoga berhasil dan bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Lanteng dan sekitarnya,” tutur Subarjo.

Di sisi lain, Kepala Bidang Urusan Tata Ruang Paniradya Kaistimewan, Gunawan, menegaskan pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari program penanganan kekeringan berbasis urusan tata ruang Danais. Program ini secara khusus menyasar daerah-daerah yang belum tersentuh jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Pembangunan sumur bor memang diprioritaskan untuk daerah-daerah yang kesulitan air. Salah satu kriterianya adalah belum ada jaringan PDAM yang masuk,” jelas Gunawan.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD DIY, Lilik Syaiful Ahmad, menegaskan penanganan krisis air bersih akan terus menjadi agenda prioritas lembaganya. DPRD DIY siap memperjuangkan solusi pembiayaan jangka panjang, termasuk membuka komunikasi hingga ke tingkat kementerian pusat jika diperlukan.

Melalui proyek sumur bor di Selopamioro ini, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya terbantu saat menghadapi musim kemarau, tetapi juga memiliki cadangan ketersediaan sumber air yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

“Kami akan terus mendorong solusi pembiayaan. Kalau perlu, kami datang ke kementerian atau Komisi V di Senayan untuk mencari solusi,” tandas Lilik.***