 |
| Disampaikan Putri, TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah daerah memiliki peran yaitu gerakan dalam rangka mendorong, mendukung dan mensosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam menekan dan mencegah penyebaran Covid-19/ist. |
Denpasar – Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster menghimbau
meskipun sulit untuk benar-benar menghilangkan kemungkinan terkena Covid-19,
setiap keluarga dapat meminimalisir resiko penularan virus Covid-19.
“Untuk itu, setiap keluarga memperhatikan faktor VDJ di rumah dan keluarga,”
ujar Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster pada Dialog Interaktif
‘Perempuan Bali Bicara’ di Denpasar, Sabtu (12/9/2020).
Hadir juga nara sumber Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin
dengan mengambil tema Sosialisasi Tatanan Kehidupan Bali Era Baru.
Putri melanjutkan, VDJ dimaksud pertama VENTILASI (membuka jendela atau pintu
pagar agar udara segar mengalir dan menghindari berada di ruangan tertutup
khususnya dengan anggota keluarga yang rentan dan keluarga yang sering keluar
rumah).
Kemudian, DURASI (menyediakan kamar terpisah jika ada anggota keluarga yang
harus bekerja di luar rumah dan kurangi interaksi dengan anggota yang rentan).
Selanjutnta JARAK (jika memungkinkan, anggota keluarga yang bekerja di luar
diharapkan menjaga social distancing dan menggunakan masker disekitar keluarga
lainnya).
Sosial distancing juga khususnya lansia dan balita, selain itu perlu
diingatkan untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa pada saat ini transmisi
Covid-19 telah bermunculan berbagai Klaster (Klaster Pasar, Kampus,
perkantoran dan lain-lain), begitu juga mulai mengancam unit sosial terkecil
yaitu Klaster Keluarga.
Klaster Keluarga terjadi saat salah satu anggota keluarga terinfeksi virus,
lalu menularkan ke anggota keluarga lainnya sehingga satu rumah tangga
tertular COVID-19 saat berada di rumah sendiri).
Guna mencegah transmisi klaster Keluarga agar tidak semakin masif dapat
dilakukan dengan memperbanyak tes sweb massal ke level Kelurahan dan RT oleh
Pemprov, Pemda dan Dinkes.
Perbanyak atau konsisten melakukan edukasi dan sosialisasi komunikasi risiko
ke warga, menggandeng tokoh warga atau pemuka agama untuk edukasi, membuat
kebijakan untuk membatasi mobilitas warga dan melarang keramaian publik
melalui sistem contact tracing diperkuat, serta tetap mematuhi protokol
kesehatan di manapun dan kapanpun baik secara individu ataupun berkelompok.
Putri mengingatkan agar kader PKK selalu membawa masker lebih di tasnya,
sehingga saat menemukan seseorang yang tidak menggunakan masker di jalan,
langsung bisa diedukasi sekaligus diberikan masker.
“Hal ini sebagai upaya meminimalisir penularan Covid-19 dan memutus mata
rantai penyebaran Virus Corona,” imbuhnya.
Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah Gerakan Nasional dalam
pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan
untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir
dan batin.
Disampaikan Putri, TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah daerah memiliki peran
yaitu gerakan dalam rangka mendorong, mendukung dan mensosialisasi kebijakan
pemerintah daerah dalam menekan dan mencegah penyebaran Covid-19. Mendukung
program pemerintah dengan sasaran para keluarga sebagai unit terkecil dalam
masyarakat.
Di Provinsi Bali gerakan PKK dalam mengaktualisasikan 10 (sepuluh) Program
Pokok PKK diarahkan untuk mendukung visi, misi Gubernur Bali ‘Nangun Sat
Kerthi Loka Bali’ yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta
isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali dan gumi Bali yang sejahtera dan
bahagia sekala niskala.
Setelah dimulainya tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali, Menurutnya,
maka masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal dengan syarat
menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar sesuai apa yang menjadi
imbauan dari pemerintah.
Tahap awal tatanan kehidupan era baru ini diberlakukan sejak 9 Juli 2020 lalu,
di mana telah dibuka seperti akses pasar tradisional, tempat wisata, toko-toko
ataupun fasilitas publik lainnya dalam skala lokal, yang semuanya kembali
secara ketat menerapkan prosedur protokol kesehatan.
“Di lapangan, dalam pelaksanaannya perlu pengawasan dalam penerapannya yang
diwujudkan dengan kegiatan pendisiplinan warga masyarakat dalam beraktivitas.
Karena harus dimaklumi, belum sepenuhnya masyarakat bisa menerapkan secara
sadar sebagai bagian penting dalam keselamatan dan kesehatan untuk menghadapi
pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum mereda atau menurun kasusnya,”
demikian Putri. (rhm)
