Buleleng – Semangat menyama braya atau kebersamaan dan kekeluargaan menjadi landasan penting dalam memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Semangat tersebut ditekankan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Oktober 2026, ini mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Rakor tersebut diikuti oleh lebih dari 150 peserta yang berasal dari jajaran Bappeda Provinsi Bali serta Bappeda kabupaten/kota se-Bali.
Dalam arahannya, Ika Putra menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan semata, tetapi juga sangat bergantung pada kuatnya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Filosofi menyama braya yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan perlu menjadi semangat bersama dalam menjalankan tugas pembangunan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat,” ujar Ika Putra.
Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sebuah sistem besar pemerintahan yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling mendukung. Menurutnya, sinergi antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota akan membentuk sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin kuat serta terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dan komunikasi yang berkelanjutan, termasuk membangun kedekatan serta jejaring kerja dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
“Hubungan yang harmonis ini penting agar pemerintah daerah dapat memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, serta merespons berbagai dinamika pembangunan secara cepat dan tepat,” tambahnya.
Lebih lanjut, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
Hal tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang memuat visi Asta Cita dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Selain itu, penyelarasan juga dilakukan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Melalui perencanaan yang terpadu, pelaksanaan program pembangunan diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Ika Putra.
Untuk memperkaya substansi pembahasan, panitia turut menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
Kehadiran para pemangku kepentingan pusat dan daerah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, serta menjadi ruang berbagi praktik baik dalam menghadapi isu-isu strategis pembangunan.
Ika Putra pun mengajak seluruh jajaran perencana di Bali untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi. “Setiap kebijakan dan program pembangunan harus dapat dilaksanakan secara selaras, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain menjadi forum penguatan koordinasi, rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Bali.
Dalam ajang tersebut, Kabupaten Jembrana berhasil meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar pada peringkat kedua, dan Kabupaten Klungkung pada peringkat ketiga.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Penilaian tersebut juga diharapkan memicu setiap kabupaten/kota untuk terus berinovasi dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kapasitas, serta tantangan di wilayah masing-masing.
Melalui penyelenggaraan rakor ini, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam membangun perencanaan yang terintegrasi.
Dengan berlandaskan semangat menyama braya, kolaborasi pembangunan diharapkan tidak berhenti pada penyelarasan dokumen di atas meja, melainkan diwujudkan melalui program nyata yang berorientasi pada hasil demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.***

