Akhiri Era Wisman Low-Budget, Ngurah Ambara Desak Pemerintah Pusat Jadikan Bali Episentrum PFII

Denpasar -Wacana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) terus menjadi perhatian publik. Tokoh masyarakat sekaligus praktisi ekonomi dan budaya Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, S.H., mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan Bali sebagai episentrum PFII guna mendorong transformasi ekonomi daerah dan menyaring kualitas wisatawan asing.

Ngurah Ambara menegaskan gagasan pembentukan PFII merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi Bali dari dampak pariwisata berbiaya murah (low-budget) yang berlebihan.

Masyarakat Bali jangan lagi ragu-ragu. Inisiatif PFII ini langsung dari Bapak Presiden Prabowo. Ini menunjukkan perhatian beliau yang sangat besar terhadap masa depan krama Bali.

“Beliau tidak ingin Bali terus-menerus memikul beban tata ruang dan infrastruktur hanya untuk melayani pariwisata yang tidak berkualitas,” ujar Ngurah Ambara di Denpasar, Minggu (11/10/2026).

Ia menilai kualitas wisatawan mancanegara yang datang saat ini semakin menurun, sementara beban infrastruktur, kemacetan, dan alih fungsi lahan terus meningkat tanpa memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.

“Hari ini Bali dibanjiri turis low-budget yang ikut antre beli mi instan dan nawar sayur cantok di warung banjar. Mereka memakai jalan raya kita, menikmati subsidi kita, tapi minim menyumbang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ke kas daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” paparnya.

Tawarkan Konsep Dual-Hub Antara Jakarta dan Bali

Menurut Ngurah Ambara, keberadaan ekosistem Wealth Management dan Family Office dalam PFII akan menarik kalangan VVIP dan membawa perputaran dana skala besar tanpa merusak daya dukung lingkungan.

Menanggapi wacana yang masih mempertimbangkan Jakarta sebagai episentrum, ia mengusulkan skema Dual-Hub dengan membandingkan praktik terbaik di beberapa negara.

“Pusat harus mempertimbangkan, mengapa Malaysia mendirikan hub finansial offshore-nya di Pulau Labuan, bukan di Kuala Lumpur? Mengapa India membangun GIFT City di Gujarat, dan bukan di New Delhi atau Mumbai? Jawabannya adalah perlunya isolasi ekosistem ekonomi,” jelajahnya.

Indonesia memerlukan hub offshore yang terisolasi secara kebijakan di dalam negeri untuk mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah secara global.

“Biarlah Jakarta menjadi pusat ekonomi onshore (nasional), dan Bali menjadi hub offshore (internasional). Konsep Dual-Hub ini menguntungkan kas negara sekaligus memberikan pemerataan pembangunan ke daerah,” tambah Ngurah Ambara.

Dia  mengajak pemerintah daerah serta generasi muda (Yowana) Bali untuk mempersiapkan diri menyambut regulasi dan peluang ekonomi dari proyek strategis nasional ini.

“Pusat sudah memberikan niat baik, sekarang tugas Pemda membuat aturan tata ruang dan perlindungan tenaga kerja yang ketat. Dan untuk Yowana Bali, kejar sertifikasi global dari sekarang. Kita rebut kue ekonomi ini untuk menjaga kedaulatan budaya kita di rumah sendiri,” pungkasnya.***