Antisipasi Lonjakan Wisatawan Nataru 2027, Sultan HB X Instruksikan Penguatan Tata Niaga dan Pasokan Pangan

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menginstruksikan jajaran pemangku kepentingan untuk memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi membludaknya kunjungan wisatawan.

18 November 2026, 11:25 WIB

Yogyakarta– Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperketat langkah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menginstruksikan jajaran pemangku kepentingan untuk memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi membludaknya kunjungan wisatawan.

Penegasan tersebut disampaikan Sri Sultan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Selasa (17/11/2026).

Forum koordinasi bertajuk “Evaluasi Inflasi Tahun 2026 serta Persiapan TPID se-DIY dalam Menghadapi HBKN Natal 2026 dan Tahun Baru 2027″ ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektoral sebelum memasuki puncak musim liburan akhir tahun.

Dalam arahannya, Sri Sultan menekankan keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi makro, melainkan dari stabilitas harga di tingkat konsumen.

Kajian ilmiah menunjukkan, ketahanan produksi dan akses distribusi berkaitan erat dengan kemampuan daerah meredam volatilitas harga pangan.

“Karena itu, pengendalian inflasi perlu dibangun sebagai arsitektur ketahanan ekonomi, yang menghubungkan lahan produksi, jaringan distribusi, pasar, hingga meja makan masyarakat,” ujar Sri Sultan di hadapan peserta rapat.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan DIY pada Oktober 2026 berada di level 3,02 persen, atau masih terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Namun, berkaca pada tren historis Desember tahun sebelumnya di mana inflasi sempat menyentuh angka 3,11 persen, TPID DIY diminta mewaspadai tekanan musiman akibat peningkatan konsumsi selama periode libur panjang akhir tahun.

Ngarsa Dalem juga mengingatkan dinamika ekonomi global dapat merambat melalui jalur perdagangan dan memengaruhi harga komoditas lokal.

Menurutnya, ketegasan arah kebijakan pemerintah sangat diuji dalam menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

“Di sinilah kecermatan pemerintah diuji, melalui kemampuannya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif,” tegas Sri Sultan.

Enam Langkah Prioritas dan Agenda Jangka Panjang

Untuk meredam potensi gejolak harga selama libur Nataru, Gubernur DIY memetakan enam langkah prioritas jangka pendek yang harus segera dieksekusi oleh TPID dan instansi terkait:

Memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah daerah serta infrastruktur penyimpanan.

Memperkuat strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) beserta tata niaga pangan dalam koridor Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Sejahtera (GPIPS).

Meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan terhadap komoditas strategis menjelang Natal dan Tahun Baru.

Memperkuat keterpaduan data neraca pangan antarwilayah.

Mempercepat akses pembiayaan bagi sektor pertanian.

Selain langkah taktis jangka pendek, Sri Sultan juga menggarisbawahi pentingnya fondasi ketahanan pangan berkelanjutan.

“Ada tiga agenda jangka panjang, yakni digitalisasi neraca pangan, regenerasi petani melalui wirausaha muda pertanian, serta memperluas edukasi publik lewat program MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi),” imbuhnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Sri Darmadi Sudibyo menyoroti posisi strategis DIY sebagai destinasi pariwisata utama nasional.

Kondisi tersebut membuat DIY memiliki karakteristik tekanan permintaan pangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain setiap kali memasuki musim liburan akhir tahun.

Sudibyo menilai, arus kunjungan wisatawan yang meningkat tajam secara otomatis mengerek tingkat konsumsi masyarakat dan pelaku usaha kuliner maupun perhotelan.

Jika tidak diimbangi dengan manajemen suplai yang presisi, lonjakan permintaan tersebut berisiko memicu kenaikan harga komoditas bergejolak (volatile food).

“Peningkatan permintaan yang tidak dibarengi dengan pasokan yang cukup dapat memicu kenaikan harga serta menekan daya beli masyarakat. Untuk itu, pengendalian inflasi harus terus diperkuat melalui aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” kata Sudibyo pada kesempatan sama.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi efektivitas program MRANTASI yang telah diimplementasikan secara masif di lima kabupaten dan kota di DIY. Melalui pelibatan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan fokus pada budidaya komoditas cabai, gerakan ini dinilai mampu mendorong kemandirian pangan tingkat rumah tangga sekaligus meredam ketergantungan pasokan dari luar daerah saat permintaan memuncak. ***

Berita Lainnya

Terkini