Badung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memacu reformasi struktural di pasar modal domestik melalui penguatan permodalan, tata kelola, dan integritas pelaku industri. Hingga 29 Oktober 2026, tercatat sebanyak 192 pelaku usaha—yang terdiri atas 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI)—telah menyampaikan komitmen penentuan kelompok kegiatan usaha mereka.
Langkah strategis ini merupakan implementasi dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menegaskan pengelompokan usaha ini dirancang untuk menyelaraskan kapasitas perusahaan dengan kompleksitas risiko yang dihadapi.
Melalui regulasi tersebut, OJK mendorong peningkatan kualitas kepemilikan, kepengurusan, manajemen risiko, hingga kecukupan modal industri.
Penguatan regulasi, kelembagaan, dan pengawasan ini merupakan komitmen berkelanjutan OJK dalam membangun ekosistem pasar modal yang sehat, transparan, dan berdaya saing.
“Pada akhirnya, langkah ini bertujuan memberikan pelindungan optimal bagi investor serta menjaga kepercayaan pelaku pasar domestik maupun global,” ujar Inarno dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam aturan tersebut, regulator membagi pelaku industri ke dalam Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU) berdasarkan pemenuhan persyaratan permodalan dan kapasitas operasional.
Berdasarkan data OJK per 29 Oktober 2026, dari total 107 PE yang telah menyerahkan komitmen, mayoritas atau sebanyak 74 perusahaan memilih masuk dalam kategori PEKU 3. Sementara itu, 22 perusahaan memilih kategori PEKU 2, dan 11 perusahaan lainnya memilih PEKU 1.
Di sisi lain, dari 85 MI yang telah menentukan sikap, sebanyak 70 perusahaan memilih kategori MIKU 2, sedangkan 15 perusahaan sisanya memilih kategori MIKU 1.
Inarno menjelaskan penyampaian komitmen ini menjadi pijakan awal bagi pelaku industri untuk melakukan penyesuaian secara bertahap selama masa transisi hingga batas waktu pemenuhan persyaratan pada April 2029.
Selama masa transisi, OJK akan terus memantau progres pemenuhan komitmen setiap perusahaan dan berkoordinasi intensif dengan asosiasi industri.
“Kami juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari para pemegang saham untuk memastikan kecukupan permodalan dan penguatan operasional agar proses transformasi ini berjalan efektif,” imbuhnya.
Seiring dengan penguatan kelembagaan, otoritas juga memperketat pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) guna menekan potensi pelanggaran berulang di pasar modal. Selain menjatuhkan sanksi tegas kepada entitas yang melanggar aturan, OJK mengedepankan pendekatan pembinaan dan perbaikan sistem internal.
Terkait penanganan sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan Perusahaan Efek, OJK menginstruksikan perusahaan terkait untuk segera menjalankan empat langkah pembenahan fundamental.
Langkah tersebut mencakup peningkatan pembinaan dan kompetensi pegawai terkait kepatuhan, penguatan sistem pengendalian internal, evaluasi menyeluruh terhadap akar penyebab pelanggaran, serta kewajiban pelaporan hasil evaluasi dan realisasi perbaikan kepada OJK.
Sementara pada industri Manajer Investasi, otoritas mengintensifkan komunikasi proaktif bersama asosiasi industri guna memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Pendekatan yang memadukan penegakan hukum dan pencegahan berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kredibel di masa mendatang. ***
