Jakarta -Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2025 lalu di SPBU KM 57, Tol Jakarta-Cikampek. Program ini mengharuskan penggunaan bahan bakar campuran 50 persen biodiesel (FAME) dan 50 persen solar secara mandatori.
Pemerintah optimistis langkah ini akan menjadi kunci kemandirian energi nasional.
Dengan memproduksi sendiri bahan bakarnya, Indonesia diproyeksikan bisa menghemat anggaran subsidi BBM hingga Rp170 triliun karena tidak lagi bergantung pada impor solar.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan angka emisi gas karbon demi lingkungan yang lebih bersih.
Namun, di balik semangat besar tersebut, muncul catatan kritis dari pengamat perlindungan konsumen.
Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), mengingatkan, kebijakan ini harus dikawal dengan sangat ketat agar tidak justru merugikan masyarakat dan lingkungan.
Menurut Tulus, ada lima poin penting yang menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah dan Pertamina:
Tulus menekankan pentingnya memastikan B50 kompatibel dengan berbagai jenis mesin, mulai dari kendaraan pribadi, kapal laut, hingga pembangkit listrik.
Ia khawatir jika kendala teknis terjadi, biaya operasional industri akan membengkak, yang ujung-ujungnya menekan daya beli masyarakat. Selain itu, pasokan harus tersedia merata di seluruh pelosok negeri.
Tulus menyoroti kondisi pohon sawit di Indonesia yang banyak sudah tua, sehingga produktivitasnya menurun. Jika stok CPO (minyak kelapa sawit mentah) terbatas, akan muncul dilema antara memenuhi kebutuhan energi atau kebutuhan pangan.
Risiko Beban Fiskal: Harga CPO dan minyak mentah dunia sangat fluktuatif. Tulus memperingatkan agar pemerintah waspada; jika harga bahan baku melonjak, beban subsidi justru bisa membengkak.
Dia berharap target penghematan subsidi ini tidak berakhir seperti program-program sebelumnya yang gagal mencapai efisiensi.
Ancaman Inflasi Pangan: Karena menjual CPO untuk bahan bakar dianggap lebih menguntungkan bagi produsen, ada risiko pasokan CPO untuk kebutuhan pangan, seperti minyak goreng dan produk kebutuhan rumah tangga lainnya, terabaikan.
Hal ini tentu akan memicu kenaikan harga pangan bagi masyarakat.
Isu Lingkungan: Tulus memberikan peringatan keras soal deforestasi. Ia khawatir, demi mengejar target B50, akan terjadi pembukaan lahan sawit baru secara besar-besaran yang justru merusak hutan.
Baginya, tujuan transisi energi akan percuma jika dilakukan dengan “ugal-ugalan” yang malah memicu emisi karbon lebih besar.
Menutup pandangannya, Tulus mengapresiasi niat pemerintah untuk mandiri energi melalui bahan bakar non-fosil.
Namun, ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya bertumpu pada B50. Ia mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan kendaraan listrik yang dinilai lebih efektif menekan emisi.
“Pemerintah harus fokus pada peremajaan lahan sawit yang sudah ada agar lebih produktif, bukan dengan cara menggunduli hutan. Jangan sampai ambisi kemandirian energi justru mengorbankan aspek lingkungan hidup,” pungkas Tulus.***
