Denpasar-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali merilis perkembangan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) wilayah Bali pada Oktober 2026 yang tercatat sebesar 0,25%.
Angka ini melandai jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm).
Meskipun secara bulanan mengalami pelambatan, laju inflasi secara tahunan (year-on-year/yoy) di Bali justru meningkat dari 3,79% pada September 2026 menjadi 3,87% pada Oktober 2026.
Capaian tahunan tersebut berada di atas rata-rata inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23% (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/ytd), inflasi Bali naik dari 2,49% menjadi 2,74%.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Achris Sarwani, menjelaskan tekanan inflasi bulanan pada Oktober 2026 terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan—khususnya komoditas hortikultura—akibat minimnya produksi selama musim kemarau di tengah fenomena El Niño.
Tekanan terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah juga sempat terjadi secara terbatas akibat gangguan pasokan BBM pada pertengahan Oktober lalu.
“Selain itu, kenaikan harga daging babi turut menyumbang inflasi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar,” ujar Achris Sarwani di Denpasar, Senin (2/11/2026).
Secara spasial, seluruh kabupaten dan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026.
Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52% (mtm) atau 4,16% (yoy). Diikuti oleh Kota Denpasar dengan inflasi bulanan 0,18% (mtm) atau 3,63% (yoy), Kabupaten Tabanan sebesar 0,16% (mtm) atau 4,35% (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10% (mtm) atau 3,67% (yoy).
Dari sisi komoditas, inflasi bulanan dipicu oleh kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook.
Laju inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan berkat penurunan harga pada komoditas daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.
Menghadapi dua bulan terakhir tahun 2026, Achris menegaskan pentingnya memperkuat pengendalian inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5% ± 1% pada akhir tahun.
BI Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mewaspadai sejumlah risiko ke depan, termasuk berlakunya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan.
Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi dan pasokan komoditas tanaman pangan utama seperti padi.
Tantangan lainnya datang dari tingginya harga energi global di tengah ketegangan geopolitik dunia yang dapat mendongkrak biaya distribusi dan tekanan harga komoditas.
Kendati demikian, sejumlah faktor penahan tekanan inflasi diprakirakan hadir pada November 2026, seperti normalisasi harga komoditas pangan setelah lonjakan bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap.
Sebagai langkah antisipasi, Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen untuk terus mendukung langkah strategis TPID se-Bali melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar.
“Kami bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” pungkas Achris.
Implementasi strategi tersebut dijalankan melalui berbagai langkah konkret, antara lain melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani, hingga penguatan koordinasi dan edukasi informasi kepada masyarakat.
Melalui komitmen dan sinergi lintas sektor tersebut, inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diyakini akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5% ± 1%.***
