Jakarta -Diskursus mengenai regenerasi kepemimpinan nasional dinilai perlu bergeser dari sekadar pertimbangan popularitas menuju pengujian kapasitas, integritas, dan kompetensi strategis.
Pandangan ini disampaikan pemerhati kebijakan publik sekaligus alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Ciputra, Anton Sutedjo, S.T., M.M., terkait kriteria sosok Wakil Presiden (Wapres) ke depan.
Menurut Anton, perbincangan mengenai figur Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka pada masa mendatang tidak seharusnya terjebak pada kompromi kepentingan kekuasaan atau representasi politik semata.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki kematangan kenegaraan dan kemampuan manajerial untuk mengawal dua agenda fundamental bangsa, yakni swasembada pangan dan kemandirian energi.
“Pangan dan energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Keduanya merupakan instrumen kedaulatan negara, fondasi industrialisasi, sekaligus penentu ketahanan ekonomi nasional,” ujar Anton dalam keterangan tertulisnya Senin (17/11/2026).
Anton menekankan seorang Wakil Presiden tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan komunikasi politik atau kedekatan dengan masyarakat. Sosok tersebut harus mampu berperan sebagai strategic partner Presiden sekaligus penggerak koordinasi pembangunan lintas sektor.
Karakter kepemimpinan yang kuat, lanjutnya, tercermin dari keberanian mengambil keputusan, ketegasan menghadapi kepentingan sektoral, serta konsistensi dalam mengawal kebijakan agar berdampak nyata di lapangan.
“Indonesia membutuhkan figur yang bukan sekadar pendamping Presiden secara konstitusional, melainkan figur yang mampu memberikan kontribusi substantif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Pada sektor pangan, Anton mengingatkan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada angka produksi atau penurunan volume impor semata. Wapres mendatang dituntut mampu mengorkestrasi seluruh ekosistem agraris, mulai dari produktivitas lahan, ketersediaan pupuk, teknologi pertanian, pembiayaan, infrastruktur irigasi, hingga rantai distribusi dan penyimpanan.
“Tidak ada makna kedaulatan pangan apabila petani tetap hidup dalam ketidakpastian ekonomi, sementara konsumen terus dibebani harga kebutuhan pokok yang tinggi,” jelas Anton.
Sementara pada sektor energi, ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai tantangan struktural yang membutuhkan keberanian reformasi jangka panjang.
Meski Indonesia kaya akan sumber daya migas, batu bara, hingga potensi energi baru terbarukan (EBT) dan bioenergi, kekayaan tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kemandirian energi.
Anton menilai pengelolaan energi bukan sekadar urusan teknis Kementerian ESDM atau Pertamina, melainkan isu makroekonomi lintas sektor yang bersinggungan langsung dengan fiskal negara, industri, investasi, dan geopolitik. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kilang domestik, peningkatan lifting migas, serta percepatan pengembangan biodiesel dan bioetanol.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Anton merumuskan lima karakter fundamental yang wajib dimiliki oleh kandidat Wakil Presiden mendatang:
Pertama, Kepemimpinan kuat dan berintegritas, yakni berani mengambil keputusan tegas dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
Kedua, Kapasitas manajerial dan orkestrasi, berupa kemampuan menyinergikan kementerian, BUMN, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pembiayaan.
Ketiga, Kompetensi ekonomi strategis, meliputi penguasaan sektor pangan, energi, pertambangan, industri, perdagangan internasional, dan skema pembiayaan proyek.
Keempat, Kemampuan membangun kolaborasi pemerintah dan swasta, mengingat keterbatasan fiskal negara menuntut partisipasi investasi swasta dengan negara tetap berperan sebagai regulator dan penjaga kepentingan nasional.
Kelima, Visi jangka panjang dan orientasi hasil, agar kebijakan tidak terjebak pada pencapaian politik jangka pendek, melainkan membangun fondasi ekonomi lintas generasi.
Mengakhiri pandangannya, Anton mengingatkan jabatan Wakil Presiden memiliki kedudukan konstitusional yang terlalu vital jika hanya dijadikan alat kompromi elite.
“Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar populer, tetapi kompeten; tidak sekadar memiliki kekuasaan, tetapi memiliki kapasitas; dan tidak sekadar menjanjikan kemandirian, tetapi mampu mewujudkannya,” demikian Anton. ***

