Kejar Target ‘Sleman Padang’, Pemkab Naikkan Anggaran APJ Jadi Rp21,6 Miliar

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus menuntaskan target pemerataan Alat Penerangan Jalan (APJ). Langkah ini diambil guna mengikis ribuan titik jalan “gelap” atau minim pencahayaan yang masih tersebar di berbagai sudut wilayah Sleman.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman per September 2026, dari total 370 ruas jalan kabupaten, baru sekitar 197 ruas (50 persen) yang memiliki fasilitas pencahayaan memadai.

Kebutuhan ideal APJ untuk jalan kabupaten mencapai 18.341 titik, namun baru terealisasi 9.020 titik (49,28 persen). Artinya, masih terdapat defisit 9.321 titik lampu di jalan kabupaten.

Jika dikumulasikan dengan kekurangan pada jalan nasional (572 titik) dan jalan provinsi (873 titik), total kebutuhan APJ di Kabupaten Sleman mencapai 10.766 titik.

Tak hanya jalan utama, wilayah pemukiman warga juga mengalami kekurangan sekitar 72.960 titik APJ dari total kebutuhan ideal 150.960 titik untuk 7.548 RT.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, menjelaskan kawasan di luar pusat kota seperti Kapanewon Minggir, Moyudan, hingga Cangkringan menjadi wilayah dengan titik buta pencahayaan (blind spot) terbanyak.

Tersebar yang paling banyak memang di area wilayah barat, kemudian wilayah utara ya. Wilayah utara itu memang titik blind spot-nya lebih banyak.

“Tapi kalau wilayah tengah karena perkotaan itu sudah cukup lumayan ketersediaan lampunya. Minggir, Moyudan, Cangkringan, itu masih banyak blind spot,” ujar Heri saat jumpa pers di kantor DPUPKP Kabupaten Sleman, Selasa (13/10/2026).

Guna mengatasi defisit penerangan tersebut, Pemkab Sleman secara bertahap menaikkan alokasi anggaran pembangunan fisik maupun perawatan (maintenance). Anggaran pembangunan APJ meningkat dari Rp19,5 miliar pada 2025 menjadi Rp21,6 miliar pada 2026, dan diproyeksikan melonjak hingga Rp30,6 miliar pada 2027.

Sementara itu, dana pemeliharaan dinaikkan dari Rp1,9 miliar (2025) menjadi Rp6,7 miliar (2026), serta diusulkan sebesar Rp7,8 miliar untuk anggaran 2027.

Heri menambahkan, pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun ini, Dishub menggarap 288 titik APJ pemukiman bernilai Rp1,3 miliar. Hingga Oktober 2026, pembangunan fisik secara keseluruhan telah menyelesaikan sekitar 3.700 titik lampu.

“Alhamdulillah, (untuk APJ) kami ada peningkatan anggaran,” tutur Heri.

Di samping pembangunan unit baru, pemeliharaan menjadi aspek krusial mengingat banyaknya lampu lama yang rusak atau tidak efisien. Sepanjang Januari hingga September 2026, Dishub telah memperbaiki 3.053 titik penerangan.

“Karena memang lampu kita banyak yang lampunya mati, kemudian lampu yang masih non-LED itu juga masih banyak. Harapannya nanti semua lampu non-LED itu terganti LED sehingga efisien,” terangnya.

Mengingat keterbatasan anggaran, Dishub Sleman menetapkan skala prioritas. Fokus penanganan diarahkan pada titik rawan kecelakaan, jalur evakuasi bencana, kawasan ekonomi, hingga akses di sekitar pintu keluar (exit) jalan tol. Keberadaan jaringan jalan tol baru di Sleman diprediksi akan meningkatkan volume kendaraan dan memicu potensi kerawanan lalu lintas.

“Kalau lalu lintas lebih padat, jalannya alus, bisa jadi akan ada tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Jadi kami prioritaskan untuk titik-titik dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tinggi itu untuk diupayakan nanti dipadangi, biar kecelakaan lalu lintasnya tidak banyak, khususnya di sekitar-sekitar pintu keluar tol nanti,” tandas Heri.

Sebagai langkah jangka panjang untuk memastikan akurasi data dan pemerataan penerangan, Dishub Sleman kini tengah menyusun pemetaan digital berbasis Geographic Information System (GIS) spasial. Integrasi teknologi ini diharapkan dapat merealisasikan program prioritas Pemkab Sleman menuju “Sleman Dalane Alus lan Padang” secara terukur dan tepat sasaran.***