Komnas HAM Tinjau Tiga Titik Kericuhan Aksi di Yogyakarta, Selidiki Dugaan Kekuatan Berlebih Aparat

Yogyakarta –  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung meninjau tiga titik lokasi kericuhan pasca-aksi unjuk rasa 10 November 2026 di Yogyakarta, pada Kamis (12/11/2026) malam.

Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of force) oleh aparat keamanan saat mengamankan massa.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, memimpin langsung proses olah tempat kejadian perkara (TKP) secara maraton. Pengecekan dimulai dari depan Gedung DPRD DIY, berlanjut ke kawasan Tugu Yogyakarta, dan berakhir di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Anis, pemeriksaan di titik-titik konsentrasi massa tersebut bertujuan untuk menyusun kronologi kejadian secara utuh, memetakan posisi kendaraan taktis seperti water cannon, serta menelusuri titik tembak gas air mata yang dilaporkan masuk hingga ke lingkungan akademik kampus.

“Khusus di Bundaran UGM memang kami ingin mengidentifikasi dugaan aparat masuk, atau informasi awal yang kita terima adalah water cannon dan gas air mata yang disemprotkan dari titik mana sehingga sampai ke wilayah kampus,” ujar Anis saat ditemui awak media di Bundaran UGM, Kamis (12/11/2026) malam.

Selain menelusuri tindakan aparat, Komnas HAM juga mendalami keberadaan dua kelompok massa yang berbeda saat kericuhan pecah.

Kelompok pertama merupakan elemen mahasiswa yang menyuarakan tuntutan perubahan kebijakan, sedangkan kelompok kedua adalah massa tak teridentifikasi yang kedapatan membawa batu dan memicu kericuhan.

Guna mengungkap fakta secara objektif, Komnas HAM berencana meminta salinan rekaman kamera pengawas (CCTV) di seluruh jalur pergerakan massa, termasuk menelusuri laporan adanya kamera pengawas yang mati di sekitar titik bentrokan.

“Kami akan meminta akses untuk dapat kopi CCTV guna melihat sejauh mana pergerakan massa, berapa jumlah aparat yang dikerahkan, dan terjadi peristiwa apa saja. Apakah ada pemukulan atau penangkapan,” tegas Anis.

Sebelum menggelar tinjauan lapangan, pihak Komnas HAM telah meminta keterangan awal dari Polda DIY serta sejumlah saksi dari kalangan mahasiswa.

Rangkaian penyelidikan akan dilanjutkan pada Jumat (13/11/2026) pagi dengan menyambangi rumah sakit tempat para korban luka dirawat, serta menggelar pertemuan dengan Rektor UGM dan organisasi masyarakat sipil.

“Aparat penegak hukum dalam mengamankan aksi demonstrasi mesti tunduk pada prinsip-prinsip HAM. Ada indikasi apakah terjadi excessive use of force atau penggunaan kekuatan berlebih, ini sedang kami dalami,” imbuhnya.

Di lokasi yang sama, perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, menilai tindakan represif aparat dalam pengamanan aksi tersebut telah melampaui batas.

Ia menyebutkan pengerahan kendaraan taktis dalam jumlah besar pada malam kejadian justru memicu kepanikan dan provokasi di lapangan.

Mesa menyoroti tembakan gas air mata yang diarahkan ke pintu masuk kampus hingga asapnya menyebar ke area dalam UGM, seperti Lapangan Grha Sabha Pramana (GSP) dan kawasan Bulaksumur. Pihaknya juga mengonfirmasi adanya temuan fisik sisa amunisi pengendali massa di lingkungan kampus.

“Dari petugas di dekat Panti Rapih memang menembakkannya ke arah UGM. Selongsong gas air mata itu sampai ke dekat pos satpam, yang saya tahu ada satu,” ungkap Mesa.

Tak hanya itu, pihak mahasiswa mengaku telah mengantongi sejumlah dokumentasi video yang dinilai mencurigakan. Salah satunya adalah rekaman dua truk kepolisian yang mengangkut sekelompok orang berpakaian bebas di sekitar lokasi unjuk rasa.

“Di beberapa informasi yang kami dapat pun termasuk ada video yang beredar ada truk kepolisian yang mengangkut banyak orang berpakaian bebas seolah itu ya massa aksi biasa, padahal itu mungkin entah preman atau lain-lainnya gitu,” beber Mesa.

Mesa memastikan seluruh bukti visual dan rekomendasi dari SEMA maupun Aliansi Mahasiswa UGM akan diserahkan langsung dalam pertemuan bersama Rektorat UGM dan Komnas HAM pada Jumat pagi. Sejauh ini, tercatat sudah ada lima mahasiswa UGM yang menjalani proses wawancara dengan tim penyelidik Komnas HAM.

“Lima orang itu masih on going ya. Dan harapannya ke depan unjuk rasa atau demonstrasi itu tidak lagi mengalami represivitas. Demokrasi bisa lebih dirasakan, bukan justru kekuatan-kekuatan koersif yang dinaikkan,” pungkasnya.

Bantahan Pihak Kepolisian

Di sisi lain, pihak kepolisian sebelumnya telah membantah tudingan bahwa aparat menembakkan gas air mata maupun merangsek masuk ke area kampus. Kapolresta Sleman, AKBP Dhimas Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh tindakan pengendalian massa oleh petugas dilakukan di luar lingkungan akademik UGM.

Dhimas menyatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai temuan selongsong tabung gas air mata di dalam kawasan kampus adalah tidak benar.

“Jadi informasi yang ada kena selongsong tabung gas air mata itu yang berada di media sosial tidak benar. Di lokasi Bundaran UGM tidak ada penembakan gas air mata ke arah kampus dan sebagainya,” ujar Dhimas kepada awak media di Mapolda DIY, Rabu (11/11/2026).