Yogyakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus kekerasan anak di Yayasan Aresha Indonesia Center atau Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
Ia menegaskan, segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang serius dan tidak dapat ditoleransi.
Dalam konferensi pers di Mapolresta Yogyakarta, Senin (27/4/2026), Arifatul menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan proses hukum berjalan tegas dan adil, serta memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi seluruh korban. Ia juga memastikan penelusuran menyeluruh dilakukan agar tidak ada korban lain yang terabaikan.
Terkait motif pelaku, Arifatul mengungkapkan adanya dugaan faktor ekonomi di balik operasional daycare tersebut. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan indikasi bahwa kekerasan dilakukan demi mempermudah pengasuhan anak balita agar tidak dianggap “merepotkan” pengasuh.
Menanggapi maraknya daycare ilegal, Kementerian PPPA kini memperketat pengawasan melalui kebijakan **Taman Asuh Ramah Anak (TARA)** yang diperkuat dengan Permen PPPA Nomor 54 Tahun 2024 tentang Standar Daycare. Aturan ini mencakup enam poin krusial, mulai dari legalitas perizinan, standar layanan, kompetensi SDM, sarana prasarana, sistem evaluasi akuntabilitas, hingga protokol penanganan risiko bencana.
Arifatul mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang dan evaluasi terhadap layanan daycare di wilayah masing-masing. Ia juga berpesan kepada orang tua agar lebih selektif dalam memilih tempat penitipan anak.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Negara harus hadir, masyarakat harus peduli, dan semua pihak wajib memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang,” pungkasnya.
