Yogyakarta -;Kemenko PM kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan hijau berbasis desa. Sinergi lintas sektor jadi kunci, bukan hanya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
Isu ini mengemuka dalam acara Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung yang digelar Yayasan IRE bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Yogyakarta.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Prof. Abdul Haris, menekankan ekonomi tak bisa lagi dipisahkan dari aspek sosial dan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan desa ke depan harus inklusif, berkelanjutan, dan tetap menjaga daya dukung alam.
Karena itu, kolaborasi multipihak—mulai dari pemerintah pusat dan daerah, NGO, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat—menjadi syarat mutlak.
Acara ini turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari Kalimantan, akademisi, serta organisasi yang aktif di bidang pembangunan berkelanjutan.
Haris menegaskan, tantangan besar seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan wilayah menuntut pendekatan komprehensif.
Desa pun dipandang sebagai garda terdepan dalam mendukung amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ia juga memaparkan sejumlah instrumen yang bisa jadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Di antaranya perhutanan sosial, agroforestry, desa wisata, pengembangan ekonomi lokal, hingga penguatan kelembagaan masyarakat.
Semua diarahkan agar intervensi lintas sektor lebih terintegrasi, berbasis data, dan sesuai potensi lokal—khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. ***
