May Day di Yogyakarta: Harapan Pendidikan Gratis dan Kehidupan Layak

Yogyakarta -Gelombang aksi massa memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) memadati sejumlah titik vital di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 1 Mei 2026.

Ribuan peserta dari berbagai aliansi, mulai dari buruh, petani, hingga mahasiswa, turun ke jalan membawa beragam tuntutan, antara lain kenaikan upah, penolakan dominasi global, hingga akses pendidikan gratis.

Pantauan di lapangan menunjukkan aksi tersebar di tiga titik utama. Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY menggelar aksi di kawasan Tugu Jogja, Aliansi Gerakan Land Reform Yogyakarta (Gelora) melakukan longmarch dari kawasan eks Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Malioboro, sementara Forum BEM se-DIY memusatkan aksi di Pertigaan Revolusi UIN Sunan Kalijaga.

Koordinator Aliansi Gelora, Maleo, menegaskan bahwa aksi tahun ini mengangkat tema perlawanan terhadap dominasi global yang dinilai berdampak langsung pada rakyat kecil.

Ia menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM yang tidak sebanding dengan upah buruh, serta masih banyaknya kasus Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan. Gelora juga menuntut pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat.

Di kawasan Tugu Jogja, sekitar 700 buruh yang tergabung dalam FKBB DIY dan KSPSI DIY menuntut kepastian hukum melalui percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan serta penyelesaian kasus pesangon yang belum dibayarkan.

Mereka juga menolak kebijakan kemasan rokok polos dan kenaikan cukai yang dianggap mengancam industri lokal.

Sementara itu, di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga, aksi Forum BEM se-DIY sempat diwarnai insiden pembakaran ban sekitar pukul 16.40 WIB.

Meski demikian, secara keseluruhan peringatan May Day 2026 di Yogyakarta berlangsung kondusif di bawah pengawasan aparat keamanan.

Menanggapi aspirasi massa, Kepala Dinas Tenaga Kerja DIY, Ariyanto Wibowo, menyatakan, pemerintah membuka ruang bagi penyampaian tuntutan selama dilakukan secara tertib.

Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada DPRD dan pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. ***