Harmonisasi Adat dan Investasi: Jalan Tengah Membangun Papua yang Lebih Sejahtera

Sorong – Gagasan membangun Tanah Papua dengan mengedepankan pendekatan adat kini mendapatkan dukungan kuat dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari Muhdar Ikhsan Weul, KAHMI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (KAHMI) sekaligus tokoh Muslim asal Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Muhdar menilai konsep yang disusun oleh pakar kebijakan Otonomi Khusus Papua dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Dr. Ir. M.S. Komber, merupakan solusi paling tepat untuk menjawab tantangan pembangunan di Papua saat ini.

Menurut Muhdar, pemerintah saat ini memang tengah gencar melakukan percepatan pembangunan, termasuk melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua.

Namun, implementasinya seringkali terhambat oleh resistensi dari masyarakat adat setempat, yang bahkan berujung pada aksi demonstrasi.

Di sinilah letak urgensi gagasan Dr. Komber. Ia menegaskan, masyarakat adat Papua sebenarnya tidak anti-investasi. Namun, investasi tersebut harus mampu menyejahterakan warga lokal.

Gagasan “Membangun Tanah Papua dengan Adat” menawarkan jalan tengah di mana investasi dan kearifan lokal dapat saling menghargai.

Muhdar menekankan, pemerintah tidak bisa hanya fokus pada fisik bangunan semata tanpa memahami akar masalah di lapangan.

Ia berharap pemerintah tidak menggunakan pendekatan kekerasan atau intimidasi dalam mengeksekusi proyek pembangunan.

“Pemerintah harus paham tatanan dan menghargai masyarakat adat setempat. Punya niat baik itu wajib, tapi caranya juga harus akomodatif,” jelas mantan aktivis HMI Cabang Sorong tersebut.

Baginya, konsep yang ditawarkan akademisi Muhammadiyah ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah jalan keluar yang solutif

. Ia pun mendorong pemerintah pusat untuk serius mempertimbangkan gagasan ini sebagai standar baru pembangunan di Tanah Papua yang lebih berpihak dan menghormati hak-hak masyarakat adat. ***