Pemkab Buleleng Luncurkan 10 Inovasi, Ada Sistem Rujukan RS hingga Layanan Digital Satu Pintu

Buleleng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, meluncurkan 10 inovasi strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat transformasi digital birokrasi.

Sepuluh inovasi tersebut dikembangkan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026.

Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat jumpa pers bersama awak media di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Jumat (6/11/2026).

Sutjidra mengatakan, inovasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan tugas peserta diklat, tetapi juga diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta Diklat PKN Tingkat II. Ada 10 inovasi yang nantinya diharapkan bisa membantu Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan serta mendorong kemajuan daerah,” ungkapnya.

Menurut Sutjidra, keterbatasan anggaran dan kondisi geografis Buleleng menjadi tantangan yang harus dijawab dengan berbagai terobosan.

“Walaupun kondisi kita masih memiliki berbagai kekurangan, kita harus tetap berupaya membuat inovasi. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Buleleng,” tegasnya.

Sutjidra berharap sepuluh inovasi tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari pola kerja baru di lingkungan pemerintahan.

Digitalisasi diharapkan dapat mengurangi proses pelayanan yang masih manual dan terpisah antarlembaga. Integrasi data juga diharapkan membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.

Daftar 10 inovasi Pemkab Buleleng

Sepuluh inovasi tersebut menyasar berbagai kebutuhan pemerintahan dan masyarakat, mulai dari perlindungan pekerja rentan, penanganan bencana, investasi, pengendalian inflasi, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Berikut rinciannya:

1. SINGA NUGRAHA (Sinergi Perlindungan Pekerja Rentan Kabupaten Buleleng melalui CSR)

Dikembangkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM. Program ini menyasar pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, dan buruh agar mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha.

2. MITRA BPBD (Manajemen Informasi Terintegrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Dikembangkan BPBD Buleleng. Sistem ini mengintegrasikan informasi kebencanaan, mulai dari edukasi, pelaporan, penanganan darurat, rehabilitasi, hingga informasi cuaca dan iklim.

3. INVEST JOSS (Jendela Pemodal dan Solusi Strategis Buleleng)

Dikembangkan DPMPTSP. Inovasi ini menjadi pusat informasi investasi yang menyediakan layanan promosi, konsultasi investor, informasi potensi daerah, dan pemantauan investasi.

4. PRADIPA (Peringatan Respons Antisipatif Data Inflasi dan Pengambilan Arah Kebijakan)

Dikembangkan Staf Ahli Bupati. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai perangkat daerah untuk mendeteksi potensi tekanan inflasi dan menjadi dasar penyusunan kebijakan.

5. KILAT Denbukit

Dikembangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Inovasi ini menyederhanakan proses belanja pemerintah, mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban secara digital.

6. Sang Buleleng (Satu Gerbang Buleleng)

Dikembangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti). Platform ini mengintegrasikan identitas digital, layanan, dan data pemerintahan dalam satu gerbang layanan digital.

7. PANJI SAKTI (Pelayanan Rujukan Jejaring Terintegrasi, Sistem Aman Kolaboratif Tepat Indikasi)

Dikembangkan RSUD Kabupaten Buleleng. Sistem ini memudahkan fasilitas kesehatan memantau ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara langsung sehingga proses rujukan pasien diharapkan lebih cepat dan tepat.

8. SPATSIKU (Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah Inklusif)

Dikembangkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Program ini bertujuan mencegah anak putus sekolah dan mengembalikan anak tidak sekolah ke jalur pendidikan melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, desa, keluarga, dan masyarakat.

9. SATYA DASI (Sistem Tata Kelola Informasi Strategis Berbasis Data Strategis Terintegrasi untuk Memperkuat Kewaspadaan Dini dan Stabilitas Daerah)

Dikembangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sistem ini mengintegrasikan data organisasi kemasyarakatan, FKUB, FKDM, Kominda, dan partai politik untuk mendeteksi potensi kerawanan sosial sejak dini.

10. Si Bijak Paten (Sistem Informasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN)

Dikembangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Platform ini mendukung pengembangan kompetensi ASN melalui pengelolaan profil, perencanaan pengembangan individu, katalog kursus, pemantauan pembelajaran, hingga penerbitan sertifikat digital.***