Buleleng Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Targetkan Transparansi Total

Singaraja – Kabupaten Buleleng, Bali, terpilih menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional untuk program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).

Langkah strategis ini bertujuan untuk memodernisasi pelayanan publik serta memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsospppa) Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menegaskan program digitalisasi Bantuan Sosial telah memasuki tahap implementasi di lapangan.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung Unit IV Buleleng pada Rabu (1/4/2026).

Program digitalisasi ini hadir sebagai jawaban atas persoalan klasik seperti data yang tidak akurat dan kecemburuan sosial. Sistem baru ini akan mengintegrasikan data bantuan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data aset, dan perbankan.

“Dengan sistem ini, semuanya menjadi lebih transparan. Masyarakat bisa langsung mengecek status kelayakan mereka secara mandiri melalui aplikasi tanpa proses yang berbelit,” ujar Kariaman.

Untuk mempercepat adopsi teknologi di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buleleng akan membentuk agen-agen sosial di setiap desa. Berikut adalah poin-poin utama mekanisme kerjanya:

Rasio Pendampingan: Setiap agen akan mendampingi sekitar 100 Kepala Keluarga (KK).

Target Jangkauan: Dengan total 267 ribu KK di Buleleng, peran aktif perangkat desa menjadi kunci keberhasilan.

Persyaratan Teknis: Agen cukup menggunakan perangkat (gadget) yang mendukung akses web Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sasaran Utama: Pendaftaran ulang penerima bansos, masyarakat miskin yang belum terdata, penyandang disabilitas berat, lansia, serta warga dengan penyakit kronis.

Selain kemudahan akses, digitalisasi ini diharapkan mampu memutus praktik perantara yang selama ini kerap memicu ketidakpuasan. Sistem ini mengunci data secara ketat sehingga meminimalisir risiko manipulasi di tingkat bawah.

Kariaman mengajak seluruh jajaran perangkat daerah, kecamatan, hingga desa untuk bersinergi menyukseskan transisi ini. “Ini adalah upaya bersama untuk memastikan bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” pungkasnya.

Melalui program ini, Buleleng optimis dapat menjadi barometer nasional dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang modern, transparan, dan berkeadilan. ***