Sleman– Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat distribusi pangan berbasis kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam kunjungan kerjanya di Sleman, Kamis (16/4), ia mengumumkan rencana rekrutmen masif tenaga manajerial untuk mengelola ekosistem pangan di tingkat desa hingga pesisir.
Pemerintah menargetkan penguatan kelembagaan ekonomi desa guna memastikan rantai pasok pangan berjalan efisien.
Untuk mendukung ambisi tersebut, Menko Pangan menyatakan akan merekrut tenaga profesional dalam jumlah besar.
Ditugaskan untuk mengelola distribusi dan ketersediaan pangan di wilayah daratan.
Fokus pada penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan ketersediaan protein hewani (ikan).
“Perekrutan tenaga manajerial ini dilakukan secara masif untuk memastikan beras, ayam, telur, hingga ikan tidak boleh kurang di tingkat masyarakat. Semua harus cukup dan terdistribusi dengan baik,” ujar Zulhas.
Keberadaan manajer KDMP ini nantinya akan menjadi pilar pendukung program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat meninjau implementasi MBG di SMA Negeri 1 Depok, Sleman, Zulhas menjelaskan bahwa koperasi berperan penting dalam menjaga standar bahan baku pangan yang berkualitas.
Dengan manajemen koperasi yang profesional, pemerintah berharap pasokan bahan baku untuk program makan bergizi—seperti karbohidrat, protein, dan serat—dapat dipasok langsung dari produksi lokal desa setempat.
Sejalan dengan penguatan koperasi, Menko Pangan juga memastikan bahwa stok pangan nasional saat ini berada dalam kondisi surplus.
Penguatan di sektor hilir (koperasi) didukung oleh ketersediaan stok di hulu yang mencapai 4,7 juta ton beras.
Langkah penguatan melalui koperasi ini adalah bagian dari strategi besar kita.
Dengan stok yang ada dan sistem distribusi desa yang kuat, insyaallah sampai akhir 2027 ketersediaan pangan kita aman,” pungkasnya.
Melalui program KDMP, pemerintah optimis dapat menciptakan kedaulatan pangan yang mandiri, di mana desa tidak hanya menjadi objek konsumen, tetapi juga pusat kendali distribusi pangan nasional.***
