Produksi Beras Surplus, Pemerintah Tetap Putuskan Impor 500 Ribu Ton

Jakarta – Meskipun produksi beras tahun ini mengindikasikan surplus namun pemerintah memutuskan tetap mengimpor beras hingga 500 ribu ton.

Berdasar data BPS, mengindikasikan tahun ini, surplus mencapai 1,7 juta ton.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bustanul Arifin menyatakan, pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras 500 ribu ton untuk memperkuat cadangan beras nasional.

Saat ini keberadaan stok beras 68 persen berada di rumah tangga, sehingga tidak bisa dibeli oleh pemerintah sebagai tambahan cadangan.

“Untuk itulah mengapa penguatan cadangan beras pemerintah dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor, meskipun secara nasional produksi beras masih surplus,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (22/12/2022).

Dikatakannya, kebijakan impor beras dilakukan hanya oleh Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menurutnya, cadangan beras memiliki peran penting dalam program pemerintah.

Selain itu, impor beras pemerintah dilakukan karena harga di pasaran melambung tinggi.

Pihaknya menepis anggapan bahwa kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dilakukan terburu-buru dan tanpa perencanaan, yakni tidak adanya penyesuaian antara data valid produksi dengan proyeksi kebutuhan.

Bulog memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri karena harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah, yakni Rp 8.300 per kilogram.

“Pemerintah dalam mengambil kebijakan impor beras sudah melalui pertimbangan yang matang dan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait,” katanya.

Seperti penyaluran beras untuk penanggulangan bencana, stabilisasi harga, bantuan sosial, dan kegiatan pemerintah lainnya.

Impor yang dilakukan sangat terbatas baik jumlah, waktu, dan penggunaannya. Dari sisi jumlah hanya satu koma tujuh persen dari kebutuhan nasional.

Kemudian, dari sisi waktu dilakukan sebelum musim panen tiba, dan penggunaannya hanya untuk menguatkan cadangan beras pemerintah.

“Impor beras ini juga tidak mengganggu status swasembada beras, karena masih jauh di bawah 10 persen. Ini sesuai standar FAO,” katanya menegaskan.

Sebagai Informasi, realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 200 ribu ton beras akan masuk pada Desember 2022, dan sisanya sebanyak 300 ribu ton direncanakan tiba pada awal 2023.

Impor 2023 akan dilakukan sebelum Maret, sehingga tidak berbenturan dengan masa panen raya yang diperkirakan akan jatuh pada Maret-April 2023. ***