Reformasi Lahirkan Penguasaan Parpol oleh Pemilik Modal

Kabarnusa.com – Ketua Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Provinsi Bali,  Brigjen Pol (Purn) I Njoman Gede Suweta  menyatakan era reformasi belum melahirkan perubahan signifikan bagi bangsa bahkan sebaliknya melahirkan pemilik modal menguasai kebijakan, garis dan arah perjuangan parpol.

Menurutnya, parpol-parpol saat ini banyak yang dikuasai pemilik modal.

Sedangkan kader partai hanya berperan sebagai pelengkap suara, bagaikan barisan angka-angka semata.

“Era reformasi belum mampu mengubah keadaan bangsa sebaliknya hanya menjadikan hiruk pikuk perebutan kekuasaan antar berbagai pihak kepentingan,” kata Suweta dalam sambutan Apel Bendera Hari Lahir Pancasila di SMK PRADA, Badung, Rabu (1/6/2016).

Di hadapan guru dan Siswa SMK itu, Suweta mengakui, mempraksiskan Pancasila dalam hidup sehari-hari belum sepenuhnya dapat dilakukan.

Gerakan reformasi misalnya, yang pada awalnya menebar harapan belum mengubah apapun kecuali hiruk pikuk perebutan kekuasan.

Sampai saat ini reformasi tidak memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tapi melahirkan kelompok elite pemilik modal yang menjadi penguasa politik dan ekonomi,” ujarnya.

Suweta menjelaskan, Pancasila bersumber dari kandungan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang digali oleh Bung Karno selama 25 tahun.

Hasilnya, disampaikan dalam pidato di depan sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945 yang Kemudian dikenal hari lahirnya Pancasila.

Pancasila yang berarti lima dasar atau azas , telah disepakati oleh founding fathers sebagai dasar negara.

Di atas lima dasar itulah didirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi,” ujarnya.

Pihaknya mengajak siswa dan masyarakat secara umum untuk tidak boleh lengah, karena idiologi yang sejak semula tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pancasila kini berusaha bangkit.

Libralisme dengan paham ekonomi kapitalismenya dan fundametalisme sektarian akhir-akhir ini menunjukan gejala kebangkitannya.

Bahkan cenderung akrab dengan kalangan pemangku kebijakan pengelola negara, sehingga sangat potensial mencabut prilaku masyarakat dari kepribadian Pancasila. (kto)