Ribuan Mahasiswa DIY Gedor DPRD, Bawa 7 Tuntutan Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yogyakarta –Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Selasa (20/10/2026) siang.

Aksi gabungan ini digelar guna menyuarakan evaluasi kritis terhadap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan di lokasi, gelombang massa mulai memadati kawasan Malioboro sekitar pukul 12.00 WIB. Rombongan awal datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), disusul kelompok mahasiswa berpakaian serba hitam yang membentangkan spanduk bertuliskan “Yogyakarta Melawan”.

Kondisi semakin ramai saat gelombang massa yang lebih besar dari Universitas Islam Indonesia (UII) tiba menggunakan kendaraan pikap sambil mengibarkan bendera. Tak lama kemudian, rombongan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berjas almamater merah turut bergabung dan memadati area depan gerbang DPRD DIY.

Dalam orasinya, para orator menyuarakan kritik tajam terkait pelbagai isu strategis nasional, mulai dari efisiensi anggaran pendidikan, penanganan bencana alam, hingga pembentukan kabinet pemerintahan yang dinilai terlalu gemuk.

Orator aksi dari UII asal Sumatra Barat menyoroti dampak pelaksanaan program prioritas pemerintah terhadap sektor pendidikan. Ia menilai pengalokasian anggaran yang ada kurang berpihak pada kebutuhan mendasar mahasiswa.

“Program di negeri ini semenjak dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin bobrok. Yang pertama, program MBG itu hanya menyerap anggaran pendidikan. Kami di sini, kami ingin kuliah diserap pendidikannya, diserap anggarannya untuk program MBG,” tegas orator dari UII tersebut di tengah kerumunan massa, Selasa (20/10/2026).

Selain masalah anggaran, orator tersebut juga menyinggung persoalan lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta struktur kabinet yang dinilai sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan.

“Banyaknya kebakaran di hutan yang tidak ditetapkan bencana alam dan mitigasi lambat. Yang terbaru, adanya kabinet yang gemuk, untuk apa kabinet yang gemuk? Bagi-bagi kue politik balas budi,” lanjutnya.

Isu legitimasi dan keabsahan syarat administrasi kepemimpinan nasional juga turut dipertanyakan. Massa pun mendesak para wakil rakyat di parlemen untuk mengambil langkah tegas.

“Selanjutnya, DPR harus mengusung ini agar di-impeach, dimakzulkan. Setuju? Siapa setuju Wapres dimakzulkan? Dimakzulkan!” teriak orator yang disambut sorakan setuju dari ribuan peserta aksi.

Menanggapi kedatangan massa, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, hadir secara langsung menemui para demonstran untuk menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan. Nuryadi menyambut baik evaluasi yang diberikan oleh kalangan akademisi muda tersebut.

“Kami menindaklanjuti aspirasi kalian semua. Dua tahun sudah berlalu pemerintahan kali ini, maka menjadi wajar kalau rakyat memberikan evaluasi,” kata Nuryadi saat berbicara di hadapan massa.

Ia juga berpesan agar seluruh rangkaian penyampaian pendapat di muka umum dapat terus berjalan secara tertib dan kondusif.

“Pesan kita adalah jangan terjadi kerusuhan. Bagaimanapun mahasiswa adalah yang pada saat nanti akan menggantikan kita semua, maka sampaikanlah aspirasi itu dengan cara yang benar,” tandas Nuryadi.

Dalam aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, massa aksi menyampaikan tujuh poin tuntutan utama, yaitu:

1. Evaluasi Total Penanggulangan Karhutla serta percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

2. Moratorium, Evaluasi, dan Transparansi Program Strategis Nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program strategis lainnya.

3. Regulasi dan Transparansi BBM Subsidi, termasuk pengadaan dan tata kelola di setiap daerah.

4. Perbaikan Pola Komunikasi Pemerintah, khususnya komunikasi Presiden agar lebih menghormati rakyat.

5. Restrukturisasi dan Perampingan Kabinet, demi efisiensi birokrasi dan penyelamatan anggaran negara.

6. Penghentian Militerisme, terutama terkait keterlibatan militer di ranah sipil.

7. Penegakan Peradilan HAM, mendesak penuntasan 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Usai menyampaikan orasi serta menyerahkan lembar tuntutan kepada pihak DPRD DIY, massa aksi secara berangsur-angsur bergeser menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta untuk melanjutkan aksi secara damai.***