Sultan HB X Tegaskan Program MBG di DIY Tak Perlu Dihentikan Buntut Kasus Sleman

Yogyakarta — Kasus keracunan massal yang menimpa 45 siswa di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Kendati demikian, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan program strategis nasional tersebut tidak perlu dihentikan total.

Sultan HB X menyatakan insiden tersebut murni disebabkan keteledoran teknis dari pihak pengelola katering dalam menjaga standar kebersihan dan kualitas bahan pangan, bukan unsur kesengajaan.

“Kalau saya, asal bisa menangani dengan baik, sebetulnya tidak perlu di-stop. Saya yakin keracunan ini tidak disengaja, tapi teledor saja,” ujar Sultan HB X saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Dalam keterangannya, Sultan menyoroti lemahnya pengawasan penyedia jasa boga terhadap bahan baku segar seperti daging dan ikan.

Minimnya pengecekan visual serta kapasitas penyimpanan dingin yang tidak memadai menjadi pemicu utama pembusukan sebelum makanan diolah.

Dalam arti memang tidak mengontrol material ikan atau daging. Mau digoreng atau apa, tidak melihat dagingnya sudah warna biru atau tidak.

“Kalau dia punya kulkas, besarnya berapa? Apakah mampu menampung daging 50 kilogram? Kalau tidak mampu lalu ditaruh luar, akhirnya hari berikutnya sudah warna biru dan tidak layak dimakan,” tegas Ngarsa Dalem.

Selain persoalan bahan baku, Sultan juga mengingatkan pentingnya manajemen waktu memasak dan jarak distribusi, khususnya untuk menu berkuah atau bersantan yang memiliki kerentanan tinggi basi jika jeda waktu konsumsi terlalu lama.

Di sisi lain, desakan penghentian sementara dan perombakan total tata kelola program MBG disuarakan oleh elemen masyarakat sipil.

Perwakilan Suara Ibu Indonesia Yogyakarta, Kalis Maradiasih (34), menilai pemerintah abai terhadap masukan para ahli dan ilmuwan setelah jumlah korban nasional tercatat melonjak melampaui 43.000 jiwa.

“Ini membuktikan pengelola negara tidak mendengarkan masukan dari ilmuwan dan ahli yang meminta program ini dihentikan sementara dan dirombak total desain tata kelolanya,” ungkap Kalis saat ditemui di sela-sela aksi di kawasan Tugu Golong Gilig Yogyakarta.

Senada dengan hal tersebut, Mieke selaku perwakilan dari MBG Watch mengecam keras tingginya angka korban yang dinilai kerap diabaikan sekadar menjadi data statistik, serta menuntut pertanggungjawaban nyata dari pihak terkait.

“43.000 itu bukan angka dugaan! Itu nyawa manusia, nyawa anak bangsa yang masa depannya bisa suram,” tandas Mieke dalam orasinya.

Sementara itu, terkait rumor yang beredar di media sosial mengenai desakan DPRD Kota Malang untuk menghentikan program MBG buntut kasus serupa, pihak pemerintah setempat memastikan informasi tersebut tidak benar.

Penjabat (Pj) Wali Kota Malang menegaskan narasi tersebut merupakan isu lama dan pelaksanaan program di wilayahnya tetap berjalan dengan peningkatan pengawasan rantai pasok serta higiene sanitasi dapur.***